"Unsur-unsur Pembangun Kekuatan Politik Alternatif"

Jika kekuatan buruh yang terorganisir itu bertransformasi menjadi partai politik, kekuatan politik mana yang bisa menandingi?

.

Dalam tulisan terdahulu, saya menyampaikan pemaparan Ilhamsyah dalam Seminar tentang Politik Buruh yang diselenggarakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Dalam seminar itu, pria yang akrab disapa Boing ini menyampaikan jawaban atas sebuah pertanyaan: “Apakah kondisi masyarakat saat ini memungkinkan hadirnya kekuatan politik alternatif?”
Dalam penjelasannya, ia menyampaikan tiga hal yang menjadi landasan dasar bahwa benar kekuatan politik alternatif itu saat ini dinantikan kehadirannya. Ketiga hal itu adalah, kegagalan partai politik yang saat ini ada, keresahan masyarakat yang semakin luas, dan kesadaran politik yang terus tumbuh. Untuk selengkapnya baca: “Saatnya Membangun Kekuatan Politik Alternatif”
Oleh karena itu, lanjutnya, jika kemudian kita memutuskan untuk membangun kekuatan politik alternatif, itu bukan semata-mata karena keinginan. Kekuatan politik alternatif yang akan kita bangun merupakan sebuah kebutuhan.
“Yang tak kalah penting, kita harus mengetahui apa saja yang menjadi unsur-unsur pembangun kekuatan politik alternatif,” katanya. Ia menjelaskan, hari ini hampir semua element gerakan rakyat bergerak. Atas dasar itu, ia sampai pada kesimpulan, organisasi rakyat merupakan komponen yang sangat potensial untuk dirangkul guna membangun alat politik.
“Harus ada kekuatan yang memulai. Tanpa adanya pelopor gagasan sebaik apapun sulit untuk diwujudkan.”

Ia membayangkan, ada konfederasi besar, atau setidak-tidanya sebuah federasi ditingkat nasional yang bersedia menjadi motor konsolidasi gerakan rakyat. Mengundang serikat petani, organisasi nelayan, masyarakat adat, organisasi mahasiswa, dan lain sebagainya.
“Gerakan buruh dengan kekuatannya yang besar dan terorganisir bisa menjadi motor penggerak. Menjadi magnet bagi gerakan rakyat dalam melakukan konsolidasi,” demikian ia menegaskan.
Tidak cukup dengan mengorganisir organisasi rakyat. Kita sadar, ada banyak tokoh yang baik. Seperti, misalnya, tokoh intelektual yang berfikir kerakyatan, tokoh seniman, tokoh kampus, mereka sangat potensial untuk dilibatkan dalam kerangka pembangunan alat politik.
Ia mengingatkan, “Membangun alat politik tidak akan mungkin kita kerjakan sendiri.”
Mengapa harus melibatkan partisipasi seluas-luasnya? Karena akan ada banyak hambatan yang kita hadapi. Ada beberapa kelompok yang mencoba membangun partai, tetapi gagal. Karena rezim sudah membuat aturan yang sedemikian rupa dan menyulitkan kekuatan alternatif dari gerakan rakyat muncul.
Sore itu, Boing mengenakan baju kotak-kotak. Ia nampak bersemangat dalam memaparkan gagasan dan pandangan politiknya. Dengan intonasi yang meninggi, ia mengatakan, “Kekuatan politik yang ada selalu didominasi pengusaha. Mereka mampu membayar iklan, membayar kantor dan orangnya. Semua itu membutuhkan duit yang tidak sedikit.”
Ia melanjutkan. “Meskipun demikian, kalau seluruh gerakan rakyat bersatu, kita bisa menghadapi seluruh rintangan itu.”
Tidak mungkin hanya dilakukan oleh gerakan buruh. Faktanya, gerakan buruh hanya terkonsentrasi di kota-kota tertentu. Sebagai contoh, di Sulawesi Tengah tidak ada kawasan industri. Tetapi disana adalah basis petani, nelayan, dan masyarakat adat. Dengan bergandengan tangan dengan mereka, kita bisa melewati hambatan yang dibuat rezim untuk menghambat munculnya kekuatan politik baru.
.
IA MENGINGATKAN, tidak semua hambatan muncul dari luar. Hambatan lain akan muncul dari dalam gerakan itu sendiri.
“Persoalan subjektif diantara kita akan tetap ada,” katanya.
Belum lagi dari kekuatan konservatif dan reaksioner. Ini juga akan menjadi hambatan. Rezim borjuis tidak akan pernah rela buruh yang terorganisir ini membangun kekuatan politiknya sendiri. Mereka pasti tidak akan mendukung pendirian alat politik ini.
“Karena buruh bisa satu komando dibandingkan dengan partai politik,” ujarnya. Mogok nasional yang melibatkan dua hingga tiga juta orang bisa kita lakukan tanpa harus mengeluarkan uang untuk membeli nasi bungkus. Berbeda dengan partai politik, yang tidak bisa jalan kalau tidak ada uang. Jika kekuatan terorganisir ini bertransformasi menjadi partai politik, kekuatan politik mana yang bisa menandingi?
Oleh karena itu, saran Boing, kalau meminta pertimbangan jangan pada orang yang salah. Nanti dia akan mengatakan, ngapai mau mendirikan partai? Toh sudah banyak yang gagal. Ikut saja partai yang sudah ada. Bahkan bisa jadi rezim akan melakukan tindakan yang represif. Konsolidasinya dibubarkan. Aktivisnya dikriminalisasi.
Dibalik semua itu, selalu ada harapan. Hambatan itu, demikian ia berkeyakinan, akan lebih mudah dilewati dengan kekuatan buruh yang sudah terorganisir dan melibatkan kekuatan rakyat yang luas dan solid. (*)
*) Bagian kedua dari tiga tulisan yang dipersiapkan.
.
Catatan: Tulisan ini merupakan inti dari pemaparan Ilhamsyah (Ketua Umum SBTPI) dalam Seminar Nasional tentang Politik Buruh yang diselenggarakan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diselenggarakan di Hotel Grand Cempaka pada tanggal 5 Desember 2015. Sebelum seminar diselenggarakan, terlebih dahulu diadakan launching buku Gagasan Besar Serikat Buruh yang ditulis oleh Presiden KSPI Said Iqbal.

by admn
from : http://www.koranperdjoeangan.com/1450.html

"Isu Yang Akan Mewarnai Gerakan Buruh di Indonesia Tahun 2015"

Jakarta, KSPI – Bukan tanpa sebab, jika beberapa waktu yang lalu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa selama 3 hari berturut-turut. Dalam aksi yang dilakukan pada tanggal 21, 22 dan 23 Januari 2015 itu, KSPI hendak menegaskan komitment perjuangannya guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aksi kali ini sekaligus hendak memberikan sinyal tentang isu utama gerakan buruh di tahun 2015.
Setidaknya ada tiga isu penting yang secara dominan akan mewarnai gerakan buruh di Indonesia dalam setahun mendatang.

Perlawanan Terhadap Upah Murah
Isu upah masih akan mendominasi di tahun ini. Apalagi setelah Menteri Perindustrian menyatakan usulannya agar kenaikan upah minimum hanya 5 tahun sekali. Hal yang sama juga disampaikan Menteri Tenaga Kerja, yang mewacanakan kenaikan upah minimum 2 tahun sekali. Apa yang disampaikan Menaker, senada dengan keinginan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Sehari menjelang aksi itu dilakukan, Presiden KSPI Said Iqbal mengkritisi pernyataan Menteri Perindustrian tentang usulan kenaikan upah minimum yang hanya 5 tahun sekali. Alasan Menperin supaya ada kestabilan dan kepastian usaha, dibantah oleh Iqbal.
“Itu alasan yang sangat tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada,” kata Said Iqbal. Selanjutnya peraih penghargaan The Febe Elisabeth Velasquez dari Belanda itu menyampaikan, buruh Indonesia dengan tegas menolak usulan kebijakan tersebut yang jelas-jelas tidak sejalan dengan program nawa cita pemerintah yang berorientasi kerakyatan.
“Menteri Perindustrian dan Menteri Tenaga Kerja ingin mempertahankan kebijakan upah murah. Menperin mengusulkan kenaikan upah minimum 5 tahun sekali. Sedangkan usulan Menaker sama dengan usulan Apindo, menetapkan Upah minimum 2 tahun sekali. Kebijakan itu muncul ditengah ketidakberdayaan buruh menyongsong pasar bebas ASEAN. Lihatlah, upah buruh DKI hanya Rp 2,7 juta. Lebih murah dibanding buruh Manila Rp 3,6 juta dan Bangkok yang mencapai Rp 3,2 juta,” tegas Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (21/01/2015).
Said Iqbal juga mengungkapkan bila pemerintah menjalankan kebijakan tersebut, maka kedua menteri tersebut melanggar UU no 13/2003 dan Permenaker no 13/2012 yang menyatakan kenaikan upah minimum adalah setiap tahun dengan mempertimbangkan KHL, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dll. Kenaikan upah 5 tahun tersebut, lanjut Said Iqbal, tidak tepat karena tingkat inflasi di Indonesia tidak stabil. Setiap tahun, survei KHL harga barang, ongkos transportasi, dan sewa rumah sangat tinggi kenaikannya sehingga akan sulit bila diprediksi untuk 5 tahun.
“Kenaikan upah minimum setiap 5 tahun sekali semakin menyebabkan ketidakpastian nasib buruh. Dengan kata lain, kebijakan ini sangat neolib dan sangat sarat titipan suara ‘pengusaha hitam’, khususnya dari Cina, Korea, dan Domestik.” Ungkapnya.
Iqbal menambahkan. Seharusnya yang dilakukan kedua menteri tersebut adalah memperbaiki sistem pengupahan dengan merevisi KHL dari 60 menjadi 84 item. Membuat angka ukuran produktivitas dan membuat struktur dan skala upah. Juga membuat skema dana pensiun buruh.

Outsourcing
Selain upah, isu yang diangkat adalah terkait dengan permasalahan penyerahan pekerjaan kepada pihak lain atau dikenal dengan outsourcing.
Pelanggaran praktik kerja dengan system alih daya/outsourcing yang dilakukan oleh Pengusaha masih marak dilakukan, di sisi lain Pemerintah terlihat tidak benar-benar serius mencari solusi terbaik tentang persoalan ini.

Koordinator aksi KSPI untuk Outsourcing BUMN Yudi Winarno mengungkapkan jika BUMN sebagai perusahaan ‘plat merah’ atau milik perusahaan Pemerintah justru banyak disorot karena banyak melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan outsourcing. Perusahaan BUMN sebagai representasi Negara yang berkewajiban menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Sehingga, tanggungjawab BUMN kepada pekerja bukan hanya sebatas contractual semata.
Lebih lanjut Yudi mengatakan bahwa, semasa Menteri BUMN dijabat oleh Dahlan Iskan, KSPI pernah dipanggil oleh DPR dan mendesak DPR untuk segera menyelesaikan permasalahan praktik outsourcing di BUMN.
Bahkan DPR melalui Komisi IX DPR-RI telah membentuk Panja OS BUMN dan telah mengeluarkan surat Rekomendasi kepada Pemerintah pada tanggal 24 Oktober 2013 yang lalu agar segera menyelesaikan permasalahan outsourcing di BUMN dengan mengangkat pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap di perusahaan BUMN tanpa syarat belum juga dilakukan.
Upaya yang telah dilakukan oleh Menteri BUMN adalah mengumpulkan seluruh direksi BUMN dan menawarkan beberapa solusi praktik outsourcing yang ada dengan menawarkan kepada Pekerja outsourcing untuk menjadi pekerja tetap vendor setelah mengikuti tes terlebih dahulu dan dinyatakan lulus, apabila tidak lulus akan dianggap telah habis kontrak tanpa mendapat kompensasi.
“Tentu saja solusi yang ditawarkan oleh Dahlan Iskan, yang saat itu menjadi Menteri BUMN, perlu dikritisi karena sebelum keluarnya Rekomendasi Panja OS BUMN DPR-RI, Dahlan Iskan telah berjanji akan melaksanakan apapun hasil Rekomendasi Panja OS BUMN.” Ungkap Yudi saat melakukan aksi bersama ratusan pekerja OS BUMN lainnya yang kembali mendatangi Kementerian BUMN dan telah dilakukan selama dua tahun lebih.
Sementara itu, Sabda Pranawadjati juru bicara KSPI untuk isu outsourcing BUMN, mangatakan bahwa, ” permasalahan outsourcing BUMN adalah adanya praktik outsourcing yang diduga menyimpang di BUMN disebabkan praktik yang telah salah atau keliru selama ini. Pada umumnya perusahaan BUMN telah berdiri bahkan sebelum Negara Indonesia merdeka. Praktik-praktik outsourcing yang salah telah dilakukan tidak sesuai dengan UU13/2003 juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012. Atas kesalahan tersebut maka pada pasal 66 UU 13/2003 disebutkan bahwa Demi Hukum pekerja outsourcing tersebut secara otomatis menjadi Pekerja Tetap Pemberi Kerja dalam hal ini adalah Perusahaan BUMN.
“Untuk itu, yang kami kritisi adalah aturan yang dikeluarkan oleh Menaker melalui Permenaker no 19/2012 telah membuat kerancuan hukum dalam pelaksanaan praktek kerja outsourcing karena telah memberi peluang kepada Asosiasi Perusahaan untuk membolehkan menggunakan tenaga outsourcing selain dari 5 jenis pekerjaan inti. “ ungkapnya.
Menurutnya, seharusnya BUMN tidak melakukan praktik outsourcing karena hanya akan menyengsarakan pekerjanya yang telah puluhan tahun mengabdi untuk negara. BUMN harus memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada setiap tenaga kerja yang melakukan kontribusi kepada BUMN tersebut tidak perduli apakah pekerja tersebut adalah pekerja sendiri ataukah pekerja yang bekerja pada perusahaan outsourcing.
Oleh karena itu, KSPI menuntut agar perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN wajib melaksanakan amanah UUD 1945, aturan perundangan serta rekomendasi Panja OS BUMN DPR-RI. Meneg BUMN juga diharapkan segera mengeluarkan instruksi pengangkatan pekerja OS menjadi pekerja tetap di PT PLN,Indofarma, Pertamina, PGN,BPJS Naker (Jamsostek), Telekom, Pos Indonesia, dan BUMN lainnya.
Dalam kesempatan terpisah, Said Iqbal menegaskan permintaannya kepada Menaker untuk merevisi Permenaker No 19 tahun 2012 dan mencabut SE No 04/2012. Hal ini untuk menghilangkan kewenangan Asosiasi membuat alur kerja untuk menentukan core dan tidak core pekerjaan.
Kewenangan yang diberikan asosiasi pengusaha rentan disalahgunakan untuk membuat alur produksi yang keliru. Sehingga bagian-bagian yang semestinya tidak boleh menggunakan pekerja outsourcing, masih terdapat pekerja outsourcing.

Jaminan Pensiun

Tahun 2015, sekaligus juga menandai untuk pertamakalinya Jaminan Pensiun wajib bagi pekerja formal mulai berjalan. Oleh karena itu, buruh mendesak akan pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun yang intinya memberikan jaminan pensiun tersebut manfaat sebesar 75 % upah terakhir dan iuran sebesar 15 %.

Buruh Indonesia meminta agar PP Jaminan Pensiun sudah selesai paling lambat akhir Januari 2015. Jika tidak? Aksi-aksi besar buruh Indonesia akan selalu menjadi pilihan.

by Admn.
from : http://www.kspi.or.id/isu-yang-akan-mewarnai-gerakan-buruh-di-indonesia-tahun-2015.html

"SIARAN PERS JAMKES WATCH 24 FEBRUARI 2015"

JAMKES WATCH : PEMERINTAH TAK SERIUS MENJALANKAN PROGRAM JKN-BPJS KESEHATAN

JAMKES WATCH - Direktur Eksekutif Jaminan Kesehatan Watch (JAMKES WATCH) Iswan Abdullah menyatakan bahwa pemerintah tak terlalu serius dalam menjalankan amanat Undang – undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dalam bidang kesehatan. Dirinya menilai jika pemerintah tak terlalu mempedulikan jaminan kesehatan nasional untuk seluruh rakyat Indonesia.
“Dari Awal akar permasalahan tak tercovernya pembiayaan rumah sakit oleh BPJS kesehatan karena pelaksanaannya tak sesuai dengan spirit dan semangat UU no.40/2004 dan UU no.24 /2011, sehingga program Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia banyak permasalahannya.” Ungkap Iswan Abdullah di Jakarta, Senin (23/02/2015).
Iswan juga menjabarkan, rangkaian permasalahan yang terjadi di lapangan karena beberapa faktor yang tidak dianggap serius oleh pemerintah antara lain, Pertama, Pemerintah tak sungguh sungguh menjalankan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) yang ditandai dengan alokasi Anggaran APBN hanya Rp. 20 Triliun ( PBI = 86,4 juta orang). Padahal, lanjut Iswan, dengan 60 Triliun seluruh Rakyat Indonesia yang berjumlah 250 juta sudah tercover dengan melaksanakan UU no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu negara mengalokasikan 5% APBN (Rp.100 T) dan 10% APBD untuk kesehatan.
“Atau seharusnya Pemerintah mengalokasikannya dari dana FISKAL sebesar Rp.180 Triliun sampai dengan Rp.230 Triliun akibat pencabutan Subsidi BBM dan anehnya malah pemerintah malah mengalokasikannya kepada BUMN sebesar Rp.74 Triliun.” Terang terheran.
Kedua, masih menurut Iswan, Permenkes nomor 59 tahun 2014 tentang SISTEM tarif dan pembatasan atau penentuan obat-obatan tertentu saja.
“Ketiga, adanya dugaan Mafia Rumah sakit dan oknum dokter atau tenaga medis yang me-mark up biaya rumah sakit dan mark up biaya obat-obatan yang sudah berlangsung lama dan jasa dokter spesialis di mark up setinggi langit sehingga modus ini membuat biaya Rumah Sakit menjadi selangit melebihi biaya yang telah diatur dalam permenkes no 59 tahun 2014.”tegasnya.
Iswan juga menambahkan hal lainnya yakni, keempat, pemerintah seharusnya merevitalisasi BUMN produsen Obat-obatan sehingga harga obat bisa menjadi lebih murah dan bisa melawan komersialisasi harga obat-obatan yang sudah sangat gila dan keterlaluan (ingat untuk obat diluar negeri seharga Rp.10.000 setelah masuk Indonesia bisa menjadi Rp.100.000 bahkan di negara asalnya tak dipakai/tak laku).
"Dampaknya dari mafia obat adalah jebolnya biaya pengobatan sehingga BPJS Kesehatan harus mendapatkan dana tambahan dari APBN-P 2015 sebesar Rp 5 Triliun, karenanya BPJS Kesehatan juga harus lebih ketat mengawasi klinik/RS yang melakukan Mark Up."Papar Iswan Menegaskan.
Kelima, Pemerintah harus tindak tegas bahkan harus berani mencabut izin Rumah Sakit yang tak mendukung dan mensupport BPJS Kesehatan dan mencabut izin Praktek bagi Para Dokter atau Apoteker yang diduga terlibat dalam mafia obat- obatan sehingga menjadi mahal.
Iswan pun mengharapkan, terkait pembiayaan dan solusinya pihaknya tetap akan terus melakukan aksi, bila perlu dirinya pun mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk aksi bersama sama di DPR RI, Istana Negara agar anggaran BPJS dinaikan menjadi Rp.60 Triliun/tahun.
“Termasuk mengkritisi menteri Keuangan dan Men kesehatan agar mencabut permenkes nomor 59/2014 tentang sistem tarif dan daftar obat-obatan BPJS kesehatan menjadi sistem Fee for Service.” Tambahnya.
Untuk itu, sebagai badan hukum publik (BPJS), Pihak Jamkes Watch meminta kepada BPJS kesehatan untuk wajib membuka laporan keuangannya agar bisa diketahui rakyat dan diumumkan pada Media Massa Nasional secara berkala setiap tahunnya.
"Bila didapati defisit, maka Jamkes Watch mendesak untuk dilakukan pergantian direksi dan pengawas secepatnya karena mereka harus bertanggung jawab atas kesalahan mengelola JKN."Tegas Iswan.


Terima Kasih
Iswan Abdullah,ME
Direktur Eksekutif Jamkes Watch
CP : Iswan Abdullah - 081219725672

"KSPI – ITUC : Tanpa Hak Mogok, Pekerja Akan Menjadi Budak"

Jakarta,KSPI – Hak Mogok adalah hak pekerja untuk menegakan keadilan sosial dan ekonomi disaat Globalisasi menjadikan para majikan semakin rakus dan kemiskinan makin meningkat . Untuk itu, Hak mogok adalah hak dasar bagi kebebasan berserikat dan hak berunding ,penghilangan hak mogok maka pekerja dan serikat pekerja akan kehilangan hak dasar dan akan dijadikan budak yang akan diekspoitasi oleh para majikannya.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang menuntut agar tidak dihapuskannya hak mogok kerja oleh International Labour Organization (ILO).
Menurut Said Iqbal, Pekerja dan Serikat Pekerja meyakini tanpa hak mogok, pekerja pasti di perbudak dan yang lebih penting lagi adalah hak mogok adalah hak dasar bagi kebebasan berserikat dan hak berunding.
“Hak mogok adalah hak yang kuat dan mendasar dalam demokrasi dan keadilan ekonomi. Ketika majikan/pengusaha menolak untuk bernegosiasi dengan para pekerja,ketika masyarakat bangkit untuk melawan kediktatoran, orang dapat menarik tenagakerja dengan melakukan mogok kerja pengusaha dan penguasa untuk menyeimbangkan dominasi dan hak istimewa mereka dengan kekuatan tindakan kolektif buruh melalui serikat buruh.Sekali lagi hak dasar ini adalah berdiri untuk melawan ketidakadilan dan eksploitasi.” Kata Said Iqbal.
Menurut Said Iqbal, Kelompok pengusaha di dunia saat ini sedang berusaha untuk membunuh hak mogok.Mereka nenginginkan tenagakerja global yang tak berdaya dan pasif. Ditambahkannya, mereka ingin menghapus benteng terakhir melawan kediktatoran sehingga berniat untuk mengubah keseimbangan kekuasaan di tempat kerja dan di masyarakat menjadi buruk, sekarang dan selamanya.
“Hampir setiap negara di dunia mengakui bahwa pekerja memiliki hak untuk mengambil tindakan mogok. 90 negara didunia menerapkan hak mogok ini dalam konstitusinasional mereka,menempatkan hak mogok yang ditetapkan selama beberapa decade di Organisasi Perburuhan Internasional menjadi undang-undang.  Tetapi pengusaha berusaha untuk memutar kembali waktu untuk mundur 50 tahun, tentang pengakuan hukum internasional yang mengatur hak mogok,mereka mulai dari ILO dan bergerak dari sana menuju hukum nasional yang menjamin hak-hak paling mendasar. ” Ungkapnya.
“Mereka (Pengusaha) telah mencoba untuk melumpuhkan prosedur ILO,melalui institusi mendasar yaitu ILO untuk melegalkan ide mereka. Mereka telah menciptakan kebuntuan di tubuh badan tenagakerja dunia,dan kelompok pekerja harus membayara mahal agar ILO mempertimbang kan mengenai isu-isu ketenagakerjaan fundamental yang diblokir oleh kelompok pengusaha.” Terang Said.
Namun, Said Iqbal menegaskan, pihaknya bersama seluruh elemen buruh di dunia tak lantas patah arang. Pasalnya, masih banyak cara yang bisa ditempuh oleh seluruh elemen buruh di dunia.
“Tetapi masih ada jalan keluar dari kebuntuan. Aturan ILO mengatakan bahwa ketika perselisihan antara pengusaha,pekerja atau pemerintah tidak dapat diselesaikan di ILO itu sendiri,maka Mahkamah Internasional (International Court Justice-ICJ) harus diminta untuk memutus sengketa.” Tegasnya.
Untuk itu, bersama International Trade Union Confederation (ITUC) dan seluruh serikat pekerja di tingkat internasional telah memutuskan jika 18 Februari 2015 sebagai hari aksi untuk membela hak mogok. Semua buruh diminta untuk bergabung dalam tindakan 18 Februari untuk :
1.       Pekerja dan masyarakat terlibat dalam mempertahankan dan membela hak mogok.
2.       Mendapatkan komitmen dari pemerintah untuk melindungi ‘hak mogok dan mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional’.
3.       Mempublikasikan dukungan atau oposisi Pemerintah dan melaporkannya kepada ITUC.
4.       Nyatakan bahwa buruh adalah oposisi dari kelompok pengusaha dalam mempertahankan hak mogok ini.
5.        Karena dengan menghilangkan hak mogok berarti penindasan terhadap buruh.
6.       Kita juga harus mendapat dukungan public bahwa pengusaha wajib bertanggung jawab dan menghormati hak-hak dasar buruh.
Said Iqbal pun menjelaskan, keputusan apakah hak mogok akan dihapus atau tidak dihapus akan diputuskan pada bulan Maret 2015 di pertemuan ILC Governing Body ,karenanya KSPI sebagai salah satu Konfederasi terbesar dengan anggotanya mencapai 1.6 Juta akan melakukan aksi bersama dengan seluruh Serikat Pekerja di dunia dengan tuntutan :
1. Menolak  dengan  tegas  penghapusan  hak  mogok dari Konvensi no 87 karena akan menjadikan pekerja  menjadi  budaknya  para  majikan/pengusaha.
2. Mendesak  Pemerintah  Indonesia  khususnya Menteri Tenaga  Kerja  agar  tidak  ikut  mendukung usulan  kelompok  pengusaha yang akan menghapuskan hak mogok karena  sudah  jelas  diatur dalam perundangan  di Indonesia yaitu  UU no 21 tahun 2000 dan UU no 13 tahun 2003 demi ketenangan dalam bekerja.
3.  Akan melakukan penolakan  ditingkat  Intenasional, Nasional  dan  Lokal  secara  Massif  sampai dilakukannya  pertemuan  ILO  Governing  Body pada  bulan Maret 2015 di Genewa,Swiss.
Untuk diketahui, pada Konvensi  Perburuhan Internasional  (ILC ) pada  bulan Juni 2014 dalam  diskusi  di Komite  Penerapan Standar  (CSA). Kelompok pengusaha bersikeras menyangkal bahwa hak mogok merupakan bagian dari konvensi  ILO  No 87 dan tentunya kelompok pekerja menolak  dan  akan mempertahankan  hak  mogok  sebagai  bagian dari Konvensi ILO No 87 yang  sudah  berjalan  puluhan tahun .

Terima Kasih
Tim Media KSPI
http://www.kspi.or.id/kspi-ituc-tanpa-hak-mogok-pekerja-akan-menjadi-budak.html

"Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe Desak Perusahaan Jepang Naikkan Gaji Karyawan "

Jakarta, KSPI – Dalam beberapa pekan terakhir,Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kerap mendesak, memaksa dan bahkan mengancam seluruh perusahaan Jepang untuk menaikkan gaji karyawannya.
Dilaporkan CNN, upaya Abe untuk melobi sejumlah perusahaan bahkan sampai ke undangan bermain golf. Abe memang dikenal kerap mengundang sejumlah raksasa bisnis Jepang bermain golf, namun kali ini untuk membahas kenaikan gaji.
Para pakar menilai upaya ini dilakukan Abe karena keberhasilan rencana kebangkitan ekonomi yang diusungnya, atau yang biasa disebut Abenomics, sangat bergantung kepada kenaikan gaji karyawan.
Pekan lalu, Abe mengangkat masalah ini di hadapan publik Jepang. “Kenaikan upah diperlukan untuk menyebarkan semangat pemulihan ekonomi untuk semua orang di seluruh negeri,” kata Abe pekan lalu, dikutip dari CNN.
Abenomics terdiri dari kampanye besar-besaran terhadap pembelian obligasi, reformasi struktural dan stimulus dari pemerintah pusat.
Kebijakan yang dinilai ambisius ini terbukti telah membantu mengakhiri deflasi, meningkatkan pendapatan perusahaan dan melambungkan harga saham sejumlah perusahaan.
Namun pemerintah perlu bantuan pelaku usaha untuk memberikan keuntungan lebih kepada para pekerjanya. Hal ini bertujuan agar para pekerja mempunyai lebih banyak uang, dan akibatnya akan lebih banyak berbelanja, sehingga menciptakan geliat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Program ini hanya akan berhasil setelah terjadi peningkatan upah sehingga konsumen akan benar-benar merasakan pemulihan ekonomi,” kata Takuji Aida, ekonom dari lembaga Societe Generale.
Dengan meningkatnya harga di Jepang, bisa dipastikan para pekerja akan melakukan tawar-menawar dengan manajemen perusahaan. Teori tersebut akan diuji ketika kelompok buruh melakukan negosiasi dengan beberapa produsen besar Jepang soal kenaikan gaji.
Pembicaraan tahunan antara buruh dan perusahaan, atau yang dikenal dengan sebutan Shunto, diharapkan dapat membantu mengatur pengaruh kenaikan upah terhadap situasi ekonomi. Pada pembicaraan tahun ini, kelompok buruh dilaporkan meminta kenaikan gaji besar 2 persen, atau dalam beberapa kasus, bahkan mencapai 4 persen.
Kenaikan upah yang cukup besar akan membantu mengurangi beban Bank of Japan, yang telah berusaha untuk meningkatkan inflasi hingga 2 persen. Upaya tersebut dilumpuhkan oleh harga minyak global yang terjun bebas secara drastis belakangan ini.

 post by : http://www.kspi.or.id/perdana-menteri-jepang-shinzo-abe-desak-perusahaan-jepang-naikkan-gaji-karyawan.html

sumber : http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150218155816-113-33181/pm-abe-desak-perusahaan-jepang-naikkan-gaji-karyawan/

"MEMERANGI KAPITALISME"

TAK selamanya kapitalisme menang.

 Tengoklah Amerika Latin yang seakan kapok dengan kapitalisme ganas. Kemenangan kembali kekuatan keadilan sosial atau sosialisme di Venezuela, membuktikan rakyat kawasan itu emoh dengan kapitalisme yang ganas.

Dengan kekurangan dan kelemahannya, toh Presiden Venezuela Hugo Chavez Minggu (15/2) berhasil meraih kemenangan dalam referendum amandemen konstitusi pembatasan masa jabatan. Kemenangan ini memungkinkan Chavez tetap berkuasa selama dia mengalahkan saingan-saingannya dalam pemilu di negara Amerika Latin itu.
Sejauh ini, sudah 54% pemilih menyetujui amandemen konstitusional untuk menghapus batas jabatan presiden, gubernur, anggota parlemen dan walikota hanya dua kali periode masa jabatan. Kini Chavez boleh mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu 2012. Chavez sudah berkuasa sejak 1992.
Chavez yang berhaluan sosialisme demokrat itu, menyatakan kemenangannya dihadapan ribuan pendukungnya yang memadati jalan-jalan di sekitar istana kepresidenan. Kembang api menerangi langit Caracas. Seorang pria berjalan di kerumunan massa membawa gambar Chavez dengan tulisan “Selamanya”.
Dengan 94% suara referendum sudah dihitung, hasil resmi menunjukkan amandemen konstitusi disetujui dengan suara 56% berbanding 46%. Para pemimpin oposisi menerima hasil referendum itu.
Tibisay Lucena, Ketua Dewan Pemilihan Nasional, mengatakan, sejumlah 67% dari sekitar 16 juta pemilih memberikan suaranya dalam referendum itu. Chavez pernah kalah dalam referendum serupa pada Desember 2007.
Amandemen konstitusional itu memungkinkan semua pejabat pemerintah mencalonkan diri untuk dipilih kembali sebanyak yang mereka inginkan apabila memenangi pemilu. Chavez mengajukan amandemen ini karena ingin berkuasa lebih lama dalam misinya menjadikan Venezuela yang sungguh sosialis. Waktu sepuluh tahun dinilai Chavez terlalu singkat.
Konon, Chavez ingin berkuasa sampai tahun 2049 kala dia berusia 95 tahun.
Dengan krisis global yang melanda Amerika Latin, termasuk Venezuela, saat ini, Chavez tidak berani mengumumkan kebijakan baru seperti biasanya.
Chavez hanya bertekad memerangi kejahatan dan korupsi serta mengonsolidasikan program sosialisnya tahun ini. Harga minyak yang turun dan perekonomian memburuk membuat manuver Chavez terbatas.

Oposisi memperingatkan, langkah Chavez untuk berulang kali mengikuti pemilu bisa membuatnya menjadi diktator. Oposisi yang didukung gerakan mahasiswa gagal dalam upaya mencegah Chavez yang dicap gila kekuasaan.
Gerakan mahasiswa Venezuela kini elitis dan kapitalistis, bahkan diduga didukung Amerika, sehingga rakyat tak mendukung gerakan mahasiswa tersebut.
Ini pelajaran berharga bagi mahasiswa Venezuela bahwa gerakan prokapitalisme mereka ternyata dimentahkan oleh rakyat yang merindukan keadilan sosial. Bagaimana dengan Indonesia? Pemilu mungkin bisa menjawabnya.



Lahirnya Ekonomi Kapitalisme

Motivasi teori modernisasi untuk merubah cara produksi masyarakat berkembang sesungguhnya adalah usaha merubah cara produksi pra-kapitalis ke kapitalis, sebagaimana negara-negara maju sudah menerapkannya untuk ditiru. Selanjutnya dalam teori dependensi yang bertolak dari analisa Marxis, dapat diakatakan hanyalah mengangkat kritik terhadap kapitalisme dari skala pabrik (majikan dan buruh) ke tingkat antar negara (pusat dan pinggiran), dengan analisis utama yang sama yaitu eksploitasi. Demikian halnya dengan teori sistem dunia yang didasari teori dependensi, menganalisis persoalan kapitalisme dengan satuan analisis dunia sebagai hanya satu sistem, yaitu sistem ekonomi kapitalis

Perkembangan kapitalisme pada negara terbelakang menjadi sebuah topik yang menarik untuk dikaji. Gejala kapitalisme dianggap sebagai sebuah solusi untuk melakukan pembangunan di negara terbelakang. Teori sistem dunia yang disampaikan oleh Wallerstein merupakan keberlanjutan pemikiran Frank dengan teori dependensinya. Pendapat Frank, Sweezy dan Wallerstein mengacu pada model yang dikenalkan oleh Adam Smith. Menurut Smith, pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki kesamaan dengan pembangunan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan sebuah fungsi yang berhubungan dengan tingkat pembagian kerja. Konsep inilah yang kemudian memunculkan pembedaan mode produksi menjadi sektor pertanian dan manufaktur. Konsep ini kemudian semakin berkembang dengan munculnya pembedaan desa dan kota sebagai sebuah mode produksi yang berbeda

Inti pemikiran Smith adalah bahwa proses produksi dan distribusi ini harus lepas dari campur tangan pemerintah dan perdagangan bebas. Proses ekonomi hanya akan berjalan melalui tangan-tangan tak kelihatan yang mengatur bagaimana produksi dan distribusi kekayaan ekonomi itu berjalan secara adil. Biarkan para pengusaha, tenaga kerja, pedagang bekerja mencari keuntungan sendiri. Siapapun tak boleh mencampurinya, karena ekonomi hanya bisa muncul dari perdagangan yang adil. Karenanya, pemerintah harus menjadi penonton tak berpihak. Ia tak boleh mendukung siapapun yang sedang menumpuk kekayaan pun yang tak lagi punya kekayaan. Tangan-tangan yang tak kelihatan akan menunjukkan bagaimana semua bekerja secara adil, secara fair.

Pandangan teori sistem dunia yang menganggap dunia sebagai sebuah kesatuan sistem ekonomi kapitalis mengharuskan negara pinggiran menjadi tergantung pada negara pusat. Tansfer surplus dari negara pinggiran menuju negara pusat melalui perdagangan dan ekspansi modal. Secara tidak langsung teori ini memang mendukung pernyataan Smith yang memusatkan perhatian pada tatanan kelas. Kenyataan yang terjadi dalam proses kapitalisme telah menimbulkan dampak berupa pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena arus pertukaran barang dan jasa serta spesialisasi tenaga kerja. Kerangka pertukaran barang dan jasa serta spesialisasi tenaga kerja ini terwujud dalam bentuk peningkatan produktivitas yang lebih dikenal dengan konsep maksimalisasi keuntungan dan kompetisi pasar. Kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa individu menguasai sumberdaya vital dan menggunakannnya untuk keuntungan maksimal. Maksimimalisasi keuntungan menyebabkan eksploitasi tenaga kerja murah, karena tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling mudah direkayasa dibandingkan modal dan tanah. Lebih jauh, dalam wacana filsafat sosial misalnya, kapitalisme dipandang secara luas tak terbatas hanya aspek ekonomi, namun juga meliputi sisi politik, etika, maupun kultural. Kapitalisme pada awalnya berkembang bukan melalui eksploitasi tenaga kerja murah, melainkan eksploitasi kepada kaum petani kecil. Negara terbelakang merupakan penghasil barang mentah terutama dalam sektor pertanian. Kapitalisme masuk melalui sistem perdagangan yang tidak adil dimana negara terbelakang menjual barang mentah dengan harga relatif murah sehingga menyebabkan eksploitasi petani. Masuknya sistem ekonomi perdagangan telah menyebabkan petani subsisten menjadi petani komersil yang ternyata merupakan bentuk eksploitasi tenaga kerja secara tidak langsung. Perkembangan selanjutnya telah melahirkan industri baru yang memerlukan spesialisasi tenaga kerja. Kapitalisme yang menitikberatkan pada spesialisasi tenaga kerja dan teknologi tinggi membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan menguasai teknologi. Keadaan ini sangat sulit terwujud pada negara pinggiran. Proses ini hanya akan melahirkan tenaga kerja kasar pada negara pinggiran, sedangkan tenaga kerja terampil dikuasai oleh negara pusat. Ketidakberdayaan tenaga kerja pada negara pinggiran merupakan keuntungan bagi negara pusat untuk melakukan eksploitasi. Ekspansi kapitalisme melalui investasi modal dan teknologi tinggi pada negara pinggiran disebabkan oleh tersedianya tenaga kerja yang murah.

Kapitalisme yang menjalar hingga negara terbelakang menjadikan struktur sosial di negara terbelakang juga berubah. Kapitalisme memunculkan kelas sosial baru di negara terbelakang yaitu kelas pemilik modal. Berkembangnya ekonomi kapitalis ini didukung oleh sistem kekerabatan antara mereka. Kelas borjuis di negara terbelakang juga dapat dengan mudah memanfaatkan dukungan politik dari pemerintah. Sebagai sebuah kesatuan ekonomi dunia, asumsi Wallerstein akan adanya perlawanan dari negara terbelakang sebagai kelas tertindas oleh negara pusat menjadi hal yang tidak mungkin terjadi. Kapitalisme telah menciptakan kelompok sosial borjuis di negara terbelakang yang juga menggunakan kapitalisme untuk meningkatkan keuntungan ekonomi mereka, sehingga sangat tidak mungkin mereka melakukan perjuangan kelas. Gagasan Marx tentang tahapan revolusi ternyata runtuh. Marx menyatakan bahwa negara terbelakang akan memerlukan dua tahap revolusi, yaitu revolusi borjuis dan revolusi sosialis. Revolusi borjuis dilakukan oleh kelas borjuis nasional untuk melawan penindasan oleh negara maju dan kemudian baru berlanjut pada revolusi sosialis oleh kelas proletar.

Asumsi ini runtuh karena kelas borjuis nasional ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya sebagai pembebas kelas proletar dari eksploitasi kapitalisme, karena kelas borjuis nasional sendiri merupakan bentukan dan alat kapitalisme negara maju.

Dari uraian di atas terlihat bahwa kapitalisme yang pada awalnya hanyalah perubahan cara produksi dari produksi untuk dipakai ke produksi untuk dijual, telah merambah jauh jauh menjadi dibolehkannya pemilikan barang sebanyak-banyaknya, bersama-sama juga mengembangkan individualisme, komersialisme, liberalisasi, dan pasar bebas. Kapitalisme tidak hanya merubah cara-cara produksi atau sistem ekonomi saja, namun bahkan memasuki segala aspek kehidupan dan pranata dalam kehidupan masyarakat, dari hubungan antar negara, bahkan sampai ke tingkat antar individu. Sehingga itulah, kita mengenal tidak hanya perusahaan-perusahaan kapitalis, tapi juga struktur masyarakat dan bentuk negara. Upaya untuk memerangi kapitalisme bukan dengan sistem ekonomi sosialis namun dengan kemandirian ekonomi atau swasembada.

2.2 Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalisme

2.2.1 Ciri-ciri Ekonomi Kapitalisme :

*

Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi dimana Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu dan Inidividu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya.

*

Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar dimana Pasar berfungsi memberikan “signal” kepda produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “The Invisible Hand” yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba

*

Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme).

2.2.2 Kebaikan-kebaikan Ekonomi Kapitalisme:

* Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang.
* Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya.
* Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.

2.2.3 Kelemahan-kelemahan Kapitalisme

* Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik.
* Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor-faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain).

2.2.4 Kecenderungan Bisnis dalam Kapitalisme

Perkembangan bisnis sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku. Kecenderungan bisnis dalam kapitalisme dewasa ini adalah: adanya spesialisasi, adanya produksi massa, adanya perusahaan berskala besar, adanya perkembangan penelitian.

2.3 Runtuhnya Sistem Ekonomi Kapitalisme

Dengan kegagalan kapitalisme membangun kesejahteran umat manusia di muka bumi, maka isu kematian ilmu ekonomi semakin meluas di kalangan para cendikiawan dunia. Banyak pakar yang secara khusus menulis buku tentang The Death of Economics tersebut, antara lain Paul Omerod, Umar Ibrahim Vadillo, Critovan Buarque, dan sebagainya.

Paul Omerod dalam buku The Death of Economics (1994). Menuliskan bahwa ahli ekonomi terjebak pada ideologi kapitalisme yang mekanistik yang ternyata tidak memiliki kekuatan dalam membantu dan mengatasi resesi ekonomi yang melanda dunia. Mekanisme pasar yang merupakan bentuk dari sistem yang diterapkan kapitalis cenderung pada pemusatan kekayaan pada kelompok orang tertentu.

Mirip dengan buku Omerod, muncul pula Umar Vadillo dari Scotlandia yang menulis buku, ”The Ends of Economics” yang mengkritik secara tajam ketidakadilan sistem moneter kapitalisme. Kapitalisme justru telah melakukan ”perampokan” terhadap kekayaan negara-negara berkembang melalui sistem moneter fiat money yang sesungguhnya adalah riba.

Dari berbagai analisa para ekonom dapat disimpulkan, bahwa teori ekonomi telah mati karena beberapa alasan. Pertama, teori ekonomi Barat (kapitalisme) telah menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang sangat dalam, khususnya karena sistem moneter yang hanya menguntungkan Barat melalui hegemoni mata uang kertas dan sistem ribawi. Kedua, Teori ekonomi kapitalisme tidak mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Ketiga, paradigmanya tidak mengacu kepada kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sehingga ada dikotomi antara individu, masyarakat dan negara. Keempat, Teori ekonominya tidak mampu menyelaraskan hubungana antara negara-negara di dunia, terutama antara negara-negara maju dan negara berkembang. Kelima, terlalaikannya pelestarian sumber daya alam.

Alasan-alasan inilah yang oleh Mahbub al-Haq (1970) dianggap sebagai dosa-dosa para perencana pembangunan kapitalis. Kesimpulan ini begitu jelas apabila pembahasan teori ekonomi dihubungkan dengan pembangunan di negara-negara berkembang. Sementara itu perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kesenjangan antara negara-negara berpendapatan tinggi dan negara-negara berpendapatan rendah, tetap menjadi indikasi bahwa globalisasi belum menunjukkan kinerja yang menguntungkan bagi negara miskin. (The World Bank, 2002).


Sejalan dengan Omerod dan Vadillo, belakangan ini muncul lagi ilmuwan ekonomi terkemuka bernama E.Stigliz, pemegang hadiah Nobel ekonomi pada tahun 2001. Stigliz adalah Chairman Tim Penasehat Ekonomi President Bill Clinton, Chief Ekonomi Bank Dunia dan Guru Besar Universitas Columbia. Dalam bukunya “Globalization and Descontents, ia mengupas dampak globalisasi dan peranan IMF (agen utama kapitalisme) dalam mengatasi krisis ekonomi global maupun lokal. Ia menyatakan, globalisasi tidak banyak membantu negara miskin. Akibat globalisasi ternyata pendapatan masyarakat juga tidak meningkat di berbagai belahan dunia. Penerapan pasar terbuka, pasar bebas, privatisasi sebagaimana formula IMF selama ini menimbulkan ketidakstabilan ekonomi negara sedang berkembang, bukan sebaliknya seperti yang selama ini didengungkan barat bahwa globalisasi itu mendatangkan manfaat.. Stigliz mengungkapkan bahwa IMF gagal dalam misinya menciptakan stabilitas ekonomi yang stabil.

Karena kegagalan kapitalisme itulah, maka sejak awal, Joseph Schumpeter meragukan kapitalisme. Dalam konteks ini ia mempertanyakan, “Can Capitalism Survive”?. No, I do not think it can. (Dapatkah kapitalisme bertahan ?. Tidak, saya tidak berfikir bahwa kapitalisme dapat bertahan). Selanjutnya ia mengatakan, ” Capitalism would fade away with a resign shrug of the shoulders”,Kapitalisme akan pudar/mati dengan terhentinya tanggung jawabnya untuk kesejahteraan (Heilbroner,1992).

Sejalan dengan pandangan para ekonom di atas, pakar ekonomi Fritjop Chapra dalam bukunya, The Turning Point, Science, Society and The Rising Culture (1999) dan Ervin Laszio dalam buku 3rd Millenium, The Challenge and The Vision (1999), mengungkapkan bahwa ekonomi konvensional (kapitalisme) yang berlandaskan sistem ribawi, memiliki kelemahan dan kekeliruan yang besar dalam sejumlah premisnya, terutama rasionalitas ekonomi yang telah mengabaikan moral. Kelemahan itulah menyebabkan ekonomi (konvensional) tidak berhasil menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi umat manusia. Yang terjadi justru sebaliknya, ketimpangan yang semakin tajam antara negara-negara dan masyarakat yang miskin dengan negara-negara dan masyarakat yang kaya, demikian pula antara sesama anggota masyarakat di dalam suatu negeri. Lebih lanjut mereka menegaskan bahwa untuk memperbaiki keadaan ini, tidak ada jalan lain kecuali mengubah paradigma dan visi, yaitu melakukan satu titik balik peradaban, dalam arti membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang memiliki nilai dan norma yang bisa dipertanggungjawabkan.

Titik balik peradaban versi Fritjop Chapra sangat sesuai dengan pemikiran Kuryid Ahmad ketika memberi pengantar buku Umar Chapra, ”The Future of Economics : An Islamic Perspective (2000), yang mengharuskan perubahan paradigma ekonomi. Hal yang sama juga ditulis oleh Amitai Etzioni dalam buku, ”The Moral Dimension : Toward a New Economics”(1988), yakni kebutuhan akan paradigm shift (pergeseran paradigma) dalam ekonomi.

Sejalan dengan pandangan para ilmuwan di atas, Critovan Buarque, ekonom dari universitas Brazil dalam buknya, “The End of Economics” Ethics and the Disorder of Progress (1993), melontarkan sebuah gugatan terhadap paradigma ekonomi kapitalis yang mengabaikan nilai-nilai etika dan sosial.

Paradigma ekonomi kapitalis tersebut telah menimbulkan efek negatif bagi pembangunan ekonomi dunia, yang disebut Fukuyama sebagai ”Kekacauan Dahsyat” dalam bukunya yang paling monumental, “The End of Order”.(1997), yakni berkaitan dengan runtuhnya solidaritas sosial dan keluarga.

Meskipun di Barat, ada upaya untuk mewujudkan keadilan sosial, namun upaya itu gagal, karena paradigmanya tetap didasarkan pada filsafat materialisme dan sistem ekonomi ribawi. Kemandulan yang dihasilkan elaborasi teori dan praktek Filsuf Sosial Amerika, John Rawis dalam buku “The Theory of Justice” (1971) yang ditanggapi oleh Robert Nozik dalam bukunya “Anarchy, State and Utopia” (1974), telah menjadi contoh yang mempresentasikan kegagalan teori keadilan versi Barat.

2.4 Dampak sistem Ekonomi Kapitalisme;

Studi Kasus: “Krisis Finansial Global”

Interkoneksi sistem bisnis global yang saling terkait, membuat 'efek domino' krisis yang berbasis di Amerika Serikat ini, dengan cepat dan mudah menyebar ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Tak terkecualikan Indonesia. Krisis keuangan yang berawal dari krisis subprime mortgage itu merontokkan sejumlah lembaga keuangan AS. Pemain-pemain utama Wall Street berguguran, termasuk Lehman Brothers dan Washington Mutual, dua bank terbesar di AS. Para investor mulai kehilangan kepercayaan, sehingga harga-harga saham di bursa-bursa utama dunia pun rontok.

Menurut Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn di Washington, seperti dikutip AFP belum lama ini, resesi sekarang dipicu pengeringan aliran modal. Ia menaksir akan terdapat kerugian sekitar 1,4 triliun dolar AS pada sistem perbankan global akibat kredit macet di sektor perumahan AS. "Ini lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 945 miliar dolar AS,". Hal ini menyebabkan sistem perbankan dunia saling enggan mengucurkan dana, sehingga aliran dana perbankan, urat nadi perekonomian global, menjadi macet. Hasil analisis Dana Moneter Internasional (IMF) pekan lalu mengingatkan, krisis perbankan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menyebabkan resesi. Penurunan pertumbuhan setidaknya dua kuartal berturut-turut sudah bisa disebut sebagai resesi.

Sederet bank di Eropa juga telah menjadi korban, sehingga pemerintah di Eropa harus turun tangan menolong dan mengatasi masalah perbankan mereka. Pemerintah Belgia, Luksemburg, dan Belanda menstabilkan Fortis Group dengan menyediakan modal 11,2 miliar euro atau sekitar Rp155,8 triliun untuk meningkatkan solvabilitas dan likuiditasnya. Fortis, bank terbesar kedua di Belanda dan perusahaan swasta terbesar di Belgia, memiliki 85.000 pegawai di seluruh dunia dan beroperasi di 31 negara, termasuk Indonesia. Ketiga pemerintah itu memiliki 49 persen saham Fortis. Fortis akan menjual kepemilikannya di ABN AMRO yang dibelinya tahun lalu kepada pesaingnya, ING. Pemerintah Jerman dan konsorsium perbankan, juga berupaya menyelamatkan Bank Hypo Real Estate, bank terbesar pemberi kredit kepemilikan rumah di Jerman. Pemerintah Jerman menyiapkan dana 35 miliar euro atau sekitar Rp486,4 triliun berupa garansi kredit. Inggris juga tak kalah sibuk. Kementerian Keuangan Inggris, menasionalisasi bank penyedia KPR, Bradford & Bingley, dengan menyuntikkan dana 50 miliar poundsterling atau Rp864 triliun. Pemerintah juga harus membayar 18 miliar poundsterling untuk memfasilitasi penjualan jaringan cabang Bradford & Bingley kepada Santander, bank Spanyol yang merupakan bank terbesar kedua di Eropa. Bradford & Bingley merupakan bank Inggris ketiga yang terkena dampak krisis finansial AS setelah Northern Rock dinasionalisasi Februari lalu dan HBOS yang dilego pemiliknya kepada Lloyds TSB Group.

Dengan menggunakan analisis “stakeholder”, kita dapat melihat bahwa krisis finansial global yang dimulai dari AS, sesungguhnya merupakan akibat dari ketidakseimbangan pembangunan ekonomi yang berlebihan di SEKTOR FINANSIAL dibandingkan SEKTOR RIIL yang berakar dari system moneter buatan The Fed. Padahal secara inheren sektor finansial ini sudah bersifat inflatif, karena mengandalkan keuntungannya pada system riba dan bukan karena produktivitas yang riil (yang disebabkan karena kerja, kreativitas dan pemikiran).

Cara populer untuk mengatasi krisis ini, karenanya, jelas dengan memberikan energi yang lebih besar pada sektor riil sebagaimana yang pernah dilakukan Presiden AS Roosevelt bersama penasihat ekonominya yang terkenal John Maynard Keynes untuk membangun secara massif infrastruktur sektor riil pasca terjadinya depresi besar di AS, di tahun 1930-an.

Secara implisit, gambaran di atas juga menunjukkan bahwa tinggi-rendahnya dampak krisis finansial yang terjadi di AS maupun di luar AS, sangat ditentukan oleh peran dari masing-masing pemangku kepentingan atau “stakeholders” tadi. Pemerintah di luar AS bisa saja meminimalisir dampak krisis bila melakukan “imunisasi” atau “proteksi” yang perlu serta mengantisipasinya dengan melakukan pembangunan sector riil dan peningkatan kesejahteraan publik secara massif.

2.5 Prinsip dan Akar masalah Krisis Ekonomi Kapitalis ( Krisis Finansial )

Pertama, dengan menyingkirkan emas sebagai cadangan mata uang, dan dimasukkannya dolar sebagai pendamping mata uang dalam Perjanjian Breetonword, setelah berakhirnya Perang Dunia II, kemudian sebagai substitusi mata uang pada awal dekade tujuh puluhan, telah menyebabkan dolar mendominasi perekonomian global. Akibatnya, goncangan ekonomi sekecil apapun yang terjadi di Amerika pasti akan menjadi pukulan yang telak bagi perekonomian negara-negara lain. Sebab, sebagian besar cadangan devisanya, jika tidak keseluruhannya, dicover dengan dolar yang nilai intrinsiknya tidak sebanding dengan kertas dan tulisan yang tertera di dalamnya. Setelah euro memasuki arena pertarungan, baru negara-negara tersebut menyimpan cadangan devisanya dengan mata uang non-dolar, meski dolar tetap saja memiliki prosentase terbesar dalam cadangan devisa negara-negara tersebut secara umum.

Karena itu, selama emas tidak menjadi cadangan mata uang, maka krisis ekonomi seperti ini akan terus terulang. Sekecil apapun krisis yang menimpa dolar, maka krisis tersebut akan dengan segera menjalar ke perekonomian negara-negara lain. Bahkan dampak krisis politik yang dirancang Amerika juga akan berakibat terhadap dolar, dengan begitu juga berdampak pada dunia. Kondisi seperti akan bisa saja menimpa uang kertas negara manapun yang mempunyai kontrol terhadap negara lain.
Kedua, hutang-hutang riba juga menciptakan masalah perekomian yang besar, hingga kadar hutang pokoknya menggelembung seiring dengan waktu, sesuai dengan prosentase riba yang diberlakukan kepadanya. Akibatnya, ketidakmampuan individu dan negara dalam banyak kondisi menjadi perkara yang nyata. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya krisis pengembalian pinjaman, dan lambannya roda perekonomian, karena ketidakmampuan sebagian besar kelas menengah dan atas untuk mengembalikan pinjaman dan melanjutkan produksi.

Ketiga, sistem yang digunakan di bursa dan pasar modal, yaitu jual-beli saham, obligasi dan komoditi tanpa adanya syarat serah-terima komuditi yang bersangkutan, bahkan bisa diperjualbelikan berkali-kali, tanpa harus mengalihkan komoditi tersebut dari tangan pemiliknya yang asli, adalah sistem yang batil dan menimbulkan masalah, bukan sistem yang bisa menyelesaikan masalah, dimana naik dan turunnya transaksi terjadi tanpa proses serah terima, bahkan tanpa adanya komiditi yang bersangkutan.. Semuanya itu memicu terjadinya spekulasi dan goncangan di pasar. Begitulah, berbagai kerugian dan keuntungan terus terjadi melalui berbagai cara penipuan dan manipulasi. Semuanya terus berjalan dan berjalan, sampai terkuak dan menjadi malapetaka ekonomi.

Keempat, perkara penting, yaitu ketidaktahuan akan fakta kepemilikan. Kepemilikan tersebut, di mata para pemikir Timur dan Barat, adalah kepemilikan umum yang dikuasai oleh negara, sebagaimana teori Sosialisme-Komunisme, dan kepemilikan pribadi yang dikuasi oleh kelompok tertentu. Negara pun tidak akan mengintervensinya sesuai dengan teori Kapitalisme Liberal yang bertumpu pada pasar bebas, privatisasi, ditambah dengan globalisasi.Ketidaktahuan akan fakta kepemilikan ini memang telah dan akan menyebabkan goncangan dan masalah ekonomi. Itu karena kepemilikan tersebut bukanlah sesuatu yang dikuasai oleh negara atau kelompok tertentu, melainkan ada tiga macam:

* Kepemilikan umum, meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, seperti minyak, besi, tembaga, emas dan gas. Termasuk semua yang tersimpan di perut bumi, dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.. Maka, negara harus mengekplorasi dan mendistribusikannya kepada rakyat, baik dalam bentuk barang maupun jasa.
* Kepemilikan negara, adalah semua kekayaan yang diambil negara, seperti pajak dengan segala bentuknya, serta perdagangan, industri dan pertanian yang diupayakan oleh negara, di luar kepemilikan umum. Semuanya ini dibiayai oleh negara sesuai dengan kepentingan negara.
* kepemilikan pribadi, yang merupakan bentuk lain. Kepemilikan ini bisa dikelola oleh individu sesuai dengan hukum syara’.
Menjadikan kepemilikan-kepemilikan ini sebagai satu bentuk kepemilikan yang dikuasai oleh negara, atau kelompok tertentu, sudah pasti akan menyebabkan krisis, bahkan kegagalan.

Kapitalisme juga gagal, dan setelah sekian waktu, kini sampai pada kehancuran. Itu karena Kapitalisme telah menjadikan individu, perusahaan dan institusi berhak memiliki apa yang menjadi milik umum, seperti minyak, gas, semua bentuk energi dan industri senjata berat sampai radar. Sementara negara tetap berada di luar pasar dari semua kepemilikan tersebut. Itu merupakan konsekuensi dari ekonomi pasar bebas, privatisasi dan globalisasi.. Hasilnya adalah goncangan secara beruntun dan kehancuran dengan cepat, dimulai dari pasar modal menjalar ke sektor lain, dan dari institusi keuangan menjalar ke yang lain..

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi kapitalis ternyata tidak selamanya mampu menopang kekuatan negara-negara barat. Dengan kegagalan kapitalisme membangun kesejahteran umat manusia di muka bumi, maka isu kematian ekonomi kapitalis semakin meluas di kalangan para cendikiawan dunia. Banyak pakar yang secara khusus menulis buku tentang The Death of Economics tersebut, antara lain Paul Omerod, Umar Ibrahim Vadillo, Critovan Buarque, dan sebagainya. Paul Omerod dalam buku The Death of Economics (1994). Menuliskan bahwa ahli ekonomi terjebak pada ideologi kapitalisme yang mekanistik yang ternyata tidak memiliki kekuatan dalam membantu dan mengatasi resesi ekonomi yang melanda dunia. Mekanisme pasar yang merupakan bentuk dari sistem yang diterapkan kapitalis cenderung pada pemusatan kekayaan pada kelompok orang tertentu.

Dari berbagai analisa para ekonom dapat disimpulkan, bahwa teori ekonomi telah mati karena beberapa alasan. Pertama, teori ekonomi Barat (kapitalisme) telah menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang sangat dalam, khususnya karena sistem moneter yang hanya menguntungkan Barat melalui hegemoni mata uang kertas dan sistem ribawi. Kedua, Teori ekonomi kapitalisme tidak mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Ketiga, paradigmanya tidak mengacu kepada kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sehingga ada dikotomi antara individu, masyarakat dan negara. Keempat, Teori ekonominya tidak mampu menyelaraskan hubungana antara negara-negara di dunia, terutama antara negara-negara maju dan negara berkembang. Kelima, terlalaikannya pelestarian sumber daya alam.

3.2 Saran

Pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan yang erat dengan pembangunan politik yang dijalankan oleh suatu negara. Kebijakan pembangunan membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun demikian pertumbuhan ekonomi semata tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan sebuah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi pada negara terbelakang dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk ketergantungan dengan negara maju. Wujud ketergantungan tersebut kini dalam bentuk kesatuan ekonomi kapitalis dunia. Pembangunan politik negara terbelakang memiliki peran dalam menentukan pertumbuhan ekonomi.

Kapitalisme yang telah melanda seluruh dunia mau tidak mau harus dilawan dengan mewujudkan sistem ekonomi yang mandiri. Sistem ekonomi sosialis yang selama ini dianggap sebagai tandingan dari kepitalisme ternyata menurut Wallerstein sama halnya dengan kapitalisme. Negara dipandang sebagai sebuah badan usaha bersama yang menguasai alat produksi dan melakukan eksploitasi. Sehingga dalam hal ini penulis sekiranya dapat memberikan saran bahwa Kemandirian ekonomi harus menjadi konsep pembangunan yang dianut negara terbelakang untuk melawan kapitalisme.

BY ADMN

DARI BERBAGAI SUMBER

"ENDONESIAKU_KINI"

FAKTA ENDONESIA SAAT INI :

1. Di masa Raffles (1811) pemilik modal swasta hanya boleh menguasai lahan maksimal 45 tahun; di masa Hindia Belanda (1870) hanya boleh menguasai lahan maksimal selama 75 tahun; dan di masa Susilo Bambang Yudhoyono (UU 25/2007) pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan selama 95 tahun. Teritorial Indonesia (tanah dan laut) telah dibagi dalam bentuk KK Migas, KK Pertambangan, HGU Perkebunan, dan HPH Hutan. Total 175 juta hektar (93% luas daratan Indonesia) milik pemodal swasta/asing(Sumber : Salamuddin Daeng(SD), Insititut Global Justice (IGJ)

2. Sebanyak 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan dikuasai modal asing. Hasilnya 90% dikirim dan dinikmati oleh negara-negara maju. Sementara China tidak mengekspor batubara, Sekarang kita harus bertarung di pasar bebas dagang dengan China – Asean. Ibarat petinju kelas bulu diadu dengan petinju kelas berat dunia. Pasti Knock-Out ! Siapa yang melindungi rakyat dan tanah tumpah-darah kita ini?(Sumber : SD-IGJ)

3. Beberapa tahun terkhir kita impor 1,6 juta ton gula, 1,8 juta ton kedelai, 1,2 juta ton jagung, 1 juta ton bungkil makanan ternak, 1,5 juta ton garam, 100 ribu ton kacang tanah, bahkan pernah mengimpor sebanyak 2 juta ton beras(Sumber : RR) Pastinya ada yang salah dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia menyangkut sektor pertanian. Pasti juga ada agen kapitalis yang bermain di balik penindasan yang terjadi terhadap para petani Indonesia ini.

4. Penerimaan negara dari mineral dan batubara (minerba) hanya 3 persen (21 trilyun pada tahun 2006). Padahal kerusakan lingkungan dan hutan yang terjadi sangat dahsyat dan mengerikan!. Devisa remittance dari para tenaga kerja Indonesia (TKI) saja bisa mencapai 30 trilyun pada tahun sama.[Sumber : Tjatur Sapto Edy-(TSE)] Jadi kemanakah larinya hasil emas, tembaga, nikel, perak, batubara,timah,aluminium dan seterusnya, yang ribuan trilyun itu?…

5. Dari permainan ekspor – impor minyak mentah, pelaku perburuan rente migas ‘terpelihara’, dan setiap tahun negara dirugikan sampai 4 trilyun. Namun menguntungkan ‘oknum’ tertentu yg dikenal sebagai MR TWO DOLLARS dan memiliki hubungan dg penguasa(Sumber : RR).Inikah penyebab pansus BBM DPR RI tidak berkutik ? Malah mantan ketua pansus yang gagal itu jadi MENTERI.

6. Disepakati kontrak penjualan gas (LNG) ke luar negeri dengan harga antara tiga hingga 4 dollar Amerika/mmbtu. Padahal saat kontrak disepakati harga pasar internasional US$ 9/mmbtu(Sumber : TSE). Gas dipersembahkan buat siapa? Siapa yang bermain?

7. Dengan standar buatan Indonesia orang miskin di negeri ini tahun 2006 berjumlah 39 juta (pendapatan perhari 5.095,-) Tapi kalau memakai standar Bank Dunia/standar internasional US$ 2 per hari, maka orang miskin di Indonesia lebih kurang 144 juta orang (65%)(Sumber : FB). Lalu apa yang kita banggakan dari pemimpin bangsa ini?

8. Dengan 63 hypermarket, 16 supermarkets di 22 kota (termasuk 29 hypermartket Alfa dan jaringannya di seluruh Indonesia), maka Carefour Indonesia (komisarisnya jenderal-jenderal) total menguasai bisnis ritel. Bagaimana nasib jutaan warung-warung kelontong milik rakyat kecil? Atas nama liberalisme pasar semua digusur? (Sumber : Penelusuran di internet)

9. Sampai sekarang jumlah mall dengan konsep one stop shopping di JKT sekitar 80an dan akan bertambah tahun ini menjadi 90an. Sementara pasar tradisional yang dikelola PD Pasar Jaya tinggal 150an dlm keadaan “babak belur”. SIAPAKAH PEMILIK MALL ?? Sementara penghuni pasar tradisional mayoritas pribumi yg dengan memelas dan menjerit pendapatannya terus melorot. Siapa peduli mereka? Persaingan atas nama ideologi apa ini ? Atau penindasan rakyat macam apa ini? (Sumber : Penelusuran di internet)

10. Sepuluh tahun kedepan Indonesia akan impor biji gandum lk 10 juta ton (butuh devisa lk 42,5 triliun rupiah).Sekarang masih 5 juta ton/tahun. Itu artinya akan jadi importir terbesar didunia.Kebijakan pertanian dan pangan yg tidak pro petani/rakyat, membuat kita tergantung pada impor gandum dari AS, Kanada dan Australia. Budaya makan mie,roti dll ikut andil(sukses marketing kapitalis juga). Padahal di Meksiko mampu memproduksi mie dari tepung jagung atau di China Selatan dari tepung beras. Indonesia sebenarnya mampu membuat yang seperti itu bahkan tepung sagu melimpahruah, kalau mau. Tapi bisnis impor gandum dan jual beli terigu sudah jadi “kerajaan tersendiri” yang dinikmati kapitalis. Tak peduli kesengsaraan petani Indonesia.(Sumber : Penelusuran di internet).

11. Sampai saaat ini kebutuhan daging sapi nasional sekitar 400 ribu ton(1,8 juta ekor sapi).dari jumlah tsb baru bisa dipenuhi lk 65%. kekurangannya diimpor dari AS, AUSTRALIA, SELANDIA BARU, KANADA, IRLANDIA, BRAZIL. Pemerintah mencanangkan swasembada daging sapi thn 2014. tapi yang terjadi sejak tahun lalu adalah serbuan daging sapi impor, sapi siap potong impor, daging sapi beku impor yang menghantam usaha peternakan rakyat. Tak tergambar bagaimana program utk merealisasikan swasembada daging tsb secara gamblang.Tak beda dengan impor kedele, jagung, kacang tanah, gula dll berujung pada tdk diberdayakannya secara optimal kemampuan petani/peternak utk mengisi pasar dalam negeri guna menghadapi kebiasaan impor yang hanya menguntungkan segelintir pengusaha /kapitalis. Rezim ini berpihak ke siapa?(Sumber : Penelusuran di internet)

12. Tahun 2008 adalah tahun monumental bagi industri otomotif di Indonesia. Tercatat penjualan 607.151 unit mobil dan lk 6.000.000 unit sepeda motor.Tentusaja AGEN TUNGGAL PEMEGANG MERK(ATPM)berpesta, apalagi PRINCIPALnya. Apakah Pemerintah dan Rakyat Indonesia mendapat manfaat dari pesta tsb ? Ya tentu. Tapi tidak sebanyak yang diraih bila Indonesia punya merk mobil nasional sendiri lewat pembelian lisensi seperti yang ditempuh Malaysia, India, China, Iran dan Korsel. Sudah puluhan tahun gagasan punya merk mobil nasional tapi kandas. Tommy, Bakri dan Texmaco sdh mencoba tapi kandas. Apakah karena kekuatan kapitalisme pada industri otomotif Indonesia sedemikian mencengkeram sehingga kita tak berdaya atau political will yang lemah ? Kenapa Malaysia bisa dengan PROTON nya ?(Sumber : Penelusuran di internet)

13. Penjualan putus gas Donggi Senoro ke Mitsubishi , menghilangkan potensi perolehan negara sebesar USD 500.000.000/tahun atau Rp 4,5 triliun(hitungan DR.Kurtubi).padahal Pertamina jauh lebih pengalaman dalam membangun dan menjual LNG. Kenapa aset negara strategis ini dilepas begitu saja? Sementara rakyat harus membeli gas dengan “harga dunia”yang 5x lebih mahal?
14. Seperti dalam berbagai bidang Malaysia dulu banyak belajar dari Indonesia trmasuk Petronas awalnya banyak belajar dari Pertamina.tapi kini aset Petronas 5x lebih besar dari Pertamina.(Sumber : Dr. Kurtubi dan Marwan Batubara). Apakah karena kehebatan orang Malaysia atau karena Pertamina secara perlahan digrogoti dari dalam oleh mafia migas/konspirasi kapitalis?

15. Indonesia disebut TANAHAIR. 175 jt ha TANAH dalam bentuk HPH,HGU,KONTRAK KARYA. AIRTAWARNYA dikuasai 246 perusahaan air minum dalam kemasan(AMDK). 65% dipasok oleh perusahaan asing (AQUA DANONE dan ADES COCACOLA). AQUA DANONE milik Prancis menguras air Indonesia dari 2001 sd 2008 saja lk 32.000.000.000 liter dengan laba yang dilapor hanya Rp 728 milyar. Pada label disebut dari mata air pegunungan,padahal dari exploitasi air tanah.Banyak kebohongan pihak AQUA yang dilansir Marwan Batubara(Tokoh LSM KPK-N),mulai dari volume,pajak,laba hingga dampaknya. Dan yang paling mengerikan menurut Erwin Ramadhan, ancaman terhadap ketersediaan air tawar di Indonesia, akan kering dimasa datang? TANAHAIR milik siapa?

16. Hutang Luar Negeri Indonesia (Pemerintah dan Swasta) sebesar dua ribu lima ratus trilyun rupiah (2.500.000.000.000.000) diantaranya dibuat selama 5 th pemerintahan SBY sebesar 300an triliun.. Bunga dan cicilan pokok 450 trilyun. Pertumbuhan ekonomi 4 – 6 % per tahun hanya untuk biaya bunga dan cicilan pokok hutang luar negeri.Sebuah sumber menyebut negara telah bangkrut secara akuntansi karena hutang lebih besar dari assets. Kekuatan ekonomi bangsa Indonesia telah terjebak dalam hutang berkepanjangan (debt trap) hingga tak ada jalan keluar! Kita akan terus hidup bergantung pada hutang.Sementara itu diduga ada mafia dlm “permainan hutang” ini yg mengambil keuntuangan dari “selisih bunga pinjaman hutang”.makin banyak pinjaman makin menguntungkan mafia ini. oh lintah darat terus menghisap darah rakyat.[Sumber : SD-IGJ, FUAD BAWAZIER(FB), RIZAL RAMLI(RR)]

17. Empat puluh tahun lalu pendapatan rakyat Asia Timur rata-rata sebesar US$ 100, bahkan China cuma US$ 50. Kini Malaysia tumbuh 5 kali lipat lebih besar dari pendapatan Indonesia, Taiwan (16 kalilipat), Korea (20 kalilipat), China (1,5 kalilipat) dan telah jadi raksasa ekonomi, politik, dan militer di ASIA.(Sumber : RR). Ke mana hasil sumber daya alam kita yang sudah dikuras selama hampir 40 tahun ini? Ya memperkaya negara Barat, Singapura,ASIA Timur dan tentu saja oknum2 KAPITALIS di INDONESIA.

18. Ekonomi Indonesia hanya dikendalikan oleh 400-an keluarga yang menguasai ribuan perusahaan Sejak Orde Baru mereka dapat monopoli kredit murah, perlindungan tarif, kuota, dan sebagainya. Semua itu karena mereka memberi upeti kepada penguasa(Sumber : RR). Sementara usaha kecil yang puluhan juta dianiya, digusur, dan dipinggirkan.

19. Akibat dari BLBI 1997, maka banyak bank berantakan. Kemudian direkapitalisasi ratusan trilyun. Bunga rekapitalisasi setiap tahunnya ditanggung oleh rakyat Indonesia melalui APBN sebesar puluhan trilyun untuk jangka 30 tahun ke depan(Sumber : FB). Yang menikmati BLBI di antaranya Syamsul Nursalim dkk, ongkang-ongkang kaki di Singapura(bahkan melalui Ayin tetap menjalin “persahabatan” dg PENGUASA Ind). Parahnya lagi, sekarang keadaan perbankan 66-70% sudah dikuasai oleh modal asing(Sumber : SD-IGJ). Sebagian bank yang dikuasai asing itu menikmati bunga rekapitalisasi yang ditanggung oleh APBN tersebut. Kesimpulannya, negara Indonesia ini sudah berantakan dalam aspek-aspek mendasarnya (teritori, keuangan, hutang).

20. Dengan iming-iming pinjaman US$ 400 juta dari the World Bank, Undang-Undang Migas harus memuat ayat: Indonesia hanya boleh menggunakan maksimal 25% hasil produksi gas-nya. Bayangkan, kita eksportir gas terbesar di Asia, tapi penggunaan gas-nya diatur dari luar. Akibatnya PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Asean Aceh Fertilizer, tutup karena kekurangan pasokan gas(Sumber : RR). Ini tikus mati di lumbung padi! Bahkan sekarang harga gas untuk rakyat mau dinaikkan lagi.

21. Dengan total anggaran belanja 3.660 trilyun (tahun 2005 s/d 2009), selama 1825 hari kerja, rezim ini hanya mampu menurunkan jumlah orang miskin dari 36,1 juta (16,6%) menjadi 32,5 juta (14,15%).Sumber lain malah menyebut terjadi penambahan jumlah orang miskin. Sementara pengangguran terbuka makin meningkat dari 7% menjadi lebih-kurang 8,5%. Padahal sebagian rakyatnya sudah rela jadi “kuli” di ARAB SAUDI, HONGKONG, SINGAPURA, MALAYSIA, KORSEL dll. Mau ke mana rakyat dan negeri ini dibawa…? (Sumber : Hasil penelusuran di internet)

22. Untuk pemenangan PEMILU dan PILPRES(selain “PROYEK CENTURY”), demi bertahannya rezim ‘anak manis’ ini, maka majikan dari luar memberi bantuan pinjaman sekitar 50 trilyun untuk mengambil hati orang desa, masyarakat miskin,dan pegawai negeri (PNPM, BLT, GAJI ke-13, JAMKEMAS, KUR, RASKIN, dll)(Sumber : SD-IGJ). Utang makin bertambah demi citra rezim di mata rakyat ‘bodoh’. Ditambah lagi dengan UTANG, untuk kesejahteraan pegawai DEPKEU atas nama REFORMASI BIROKRASI, sebesar hampir 15 trilyun, yang menghasilkan GAYUS MARKUS. Alamak…, makin sempurna kejahatan rezim ini!

23. Dugaan kekayaan negara yang hilang sia-sia: 1>. Dengan memakai asumsi Prof. Soemitro 30% bocor, maka kalau APBN 2007 sebesar 750 trilyun, maka bocornya lebih kurang 250 trilyun. 2>. Penyelundupan kayu/pencurian hasil laut, pasir, dan lain-lain 100 trilyun. 3>. Potensi pajak yang tidak masuk kas negara tahun 2002 (menurut Kwik Kian Gie) sekitar 240 trilyun kalau sekarang misalnya dua kali lipat, maka angkanya berkisar 500 trilyun. 4>. Subsidi ke bank yang sakit menurut Kwik 40 trilyun tahun 2002. Maka secara kasar potensi pendapatan negara yang hilang sia-sia totalnya 890 trilyun. Itulah salah satu sebab rakyat tetap miskin, segelintir orang mahakaya, dan negara tertentu kecipratan menjadi kaya.

24. Tahun 2005 BPK menemukan 900 rekening gelap senilai 22,4 trilyun milik 18 instansi pemerintah. Pada waktu itu ada 43 instansi yang belum diaudit(Sumber : FB). Jadi masih banyak uang negara yang gelap yang belum dimanfaatkan. Kenapa mesti menghutang untuk memberi rakyat raskin dan BLT? Kenapa jalan-jalan raya di tengah kota banyak yang bolong-bolong? Kenapa begitu banyak orang yang mengemis di pinggir-pinggir jalan?

25. Tahun 2003 BUMN Indosat dijual ke TEMASEK SINGAPURA dengan harga 5 triliun.Selama lk 5 tahun TEMASEK telah meraup keuntungan lk 5 triliun laba dari bisnis telekomunikasi tsb. Artinya secara kasar modal sudah kembali. Tahun 2008 TEMASEK menjual Indosat ke QATAR TELECOM senilai 16 triliun. Itu keuntungan mutlak hanya dalam 5 tahun dari perusahaan Singapura. Siapa yang pintar dan siapa yang “pura-pura bodoh”? Ini salah satu dosa rezim neolib yang tak akan dilupakan rakyat.(Sumber : Penelusuran di internet).

26. Menurut BPK ; “kerugian negara akibat ilegal logging 83 milyar/hari atau 30,3 triliun/tahun. ¾ hutan alam telah musnah. Setahun hilang seluas negara Swiss. Belum termasuk kerugian ekologis(banjir,longsor,kekeringan, hilangnya satwa,gas rumah kaca)”. Apa hubungannya dengan RRC atau Malaysia yang jadi juara export kayu lapis di dunia yang dulu dijuarai Indonesia?

27. Menurut ER Hardjapamekas, tahun 2008 , 36 Kepala Daerah diduga korupsi. Tiga tahun terakhir nilai yang dikorupsi lk 1.600 milyar. Sejak reformasi lk 1.000 anggota DPRD terlibat korupsi bernilai lk 200 milyar. Ini yang terungkap… cuma puncak gunung es…

28. Meskipun Cina menerapkan hukuman berat terhadap koruptor sampai 4800 pejabat negara dieksekusi didepan regu tembak tahun 2007, namun tahun 2009 pejabat terbukti korupsi meningkat 2,5% menjadi 106.000. Ini yang diduga menyebabkan peningkatan jumlah yang dieksekusi mati antara 8.000an sampai 10.000an (BATAVIASE.CO.ID 05 APRIL 2010). Indonesia yang “hanya memenjarakan dengan hukuman relatif ringan” (tak ada yang dieksekusi) lk 500an pejabat sejak 5 tahun terakhir, tentu tak mempunyai efek jera.

29. Salah satu dampak buruk skandal CENTURY ,pegawai rendahan tahu para BOS melakukan korupsi besar tapi tak ada tindakan hukum/politik.Akibatnya mereka yang rendahan merajalela melakukan koropsi seperti cerita pak SAPARI sbb ;” TENDER 800 JT. KETIKA MENANG LANGSUNG DIPOTONG 300 JT.PADA SAAT PELAKSANAAN RIELNYA CUMA SISA 250 JT. BERARTI PROYEK DIKERJAKAN DENGAN NILAI CUMA 30% ALIAS KORUPSI 70% (Sumber : Sapari, kontraktor, Jakarta,editorial Metro Tv, 10 Agustus 2010 pk. 07.30).Ini permainan orang bawah. tak merasa ada beban.mereka makin merasa ada pembenaran dari skandal Century.

30. Dlm kasus bencana Teluk Mexico Presiden Obama berhasil mendaptkan komitmen ganti rugi dari Biyond Petrolium(BP) sebesar USD 20 M. Dalam kasus Lapindo yang oleh Rahmat Witoelar (mantan Menneg KLH) disebut BUKAN BENCANA ALAM, malah pemerintah melalui APBN (DARI PAJAK RAKYAT!) harus menanggung beban Lapindo sebesar Rp 7,2 triliun dari 2010 sd 2014(Sumber :Marwan Batubara).lebih besar dari uang Century yang dirampok.

31. Presiden AS Richard Nixon menginginkan kekayaan alam Indonesia diperas sampai kering. Indonesia ibarat realestate terbesar didunia yang tak boleh jatuh ke tangan Uni soviet atau China(Charlie Illingworth,seperti dikutip B Shambazy dalam buku John Perkins” Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional. Bagaimana realita Indonesia setelah 40 tahun “pesan Nixon” ? Minyak , gas, emas,batubara, tembaga dll hampir kering dijarah. Ditambah dengan jeratan utang menggunung. Apakah para agen Nixon belum kenyang dan belum tobat?

32. “Aku akan bekerja membangkrutkan negara negara yang menerima pinjaman sehingga negara negara itu selamanya akan terjerat utang . setelah itu mereka akan jadi sasaran empuk kepentingan kami (USA), berkait dengan ;pangkalan militer,hak suara di PBB,akes ke minyak bumi atau sumberdaya alam lainnya”. (John Perkins : ” CONFESSION OF AN ECONOMIC HIT MAN “)

33. Di barat kita bermasalah dengan Malaysia, di timur (NTT) ada masalah dengan tumpahan minyak(ledakan sumur)blok Montara milik PT TEP(Australia/Thailand).Tumpahan ini telah merugikan secara sosial ekonomi dan lingkungan Indonesia. Menurut Gubernur NTT nilai kerugian akan berakumulasi antara 2,5 sd 3 triliun mencakup 20.358 KK nelayan.Sikap Pem RI terhadap Australia/Thailand sangat lambat.Padahal kasus ini sudah lebih setahun(lebih dulu dari kasus Teluk Mexico yang diselesaikan cuma 2 bulan oleh Obama).PEM RI malah telah keluarkan biaya penanggulangan sekitar rp 900 juta. Penanganan dan klaim sangat lambat.bagaimana kedaulatan kita?akan diselesaikan diam2?

34. PETRONAS menguasai 1 juta ha PSC MIGAS dan 400 ribu ha (ada yang menyebut dua juta ha) lahan sawit di Indonesia dikuasai Malaysia.Kedua bisnis tsb seluruhnya seluas 3x pulau Lombok(sumber;SD-IGJ), Investasi senilai USD 1,2 M, 2 JUTA TKI dll seharusnya menjadi alat penekan PEM RI dalam rangka perundingan perbatasan dengan Malaysia.Tak ada perundingan yang sukses tanpa pressure.takada diplomasi santun dengan tetangga yang kurang ajar.

35. Amerika Serikat adalah negara brandal(rogue state) terbesar di muka bumi. Ia mensponsori kudeta a.l. di Indonesia (1965) dan bahkan dengan dukungan institusi keuangannya/Depkeunya juga IMF , menimbulkan aksi devaluasi kejam terhadap aset2 di Asia Timur/Tenggara termasuk Indonesia (1997) yang menciptakan pengangguran massal dan menihilkan seluruh kemajuan yang telah dicapai selama bertahun tahun di Asia Timur/Tenggara termasuk di Indonesia.(lihat NEO IMPERIALISME karya DAVID HARVEY hal 44 dst).Mungkinkah peristiwa tsb berulang lagi di Indonesia dalam pola yang lebih kreatif?

36. Indonesia adalah eksportir sawit terbesar di dunia. namun sebagian besar kebun sawit adalah pengusaha Malaysia. Pabrik olahan sawitnya dibangun di Malaysia dan Singapura.padahal sawit mempunyai 38 produk turunan (bahkan ada yang menyebut 100 an lebih). Indonesia tdk mendapat nilai tambah dari sawit.justru yang terjadi paradox/ketimpangan besar antara pengusaha dengan rakyat yang hidup di sekitar perkebunan (A.Prasetyantoko,FTW,Agsts 2010).Di MalaysiaTKI diexploitasi sebagai “budak”(ada 50ribuan anak anak TKI yang tdk sekolah di Sabah), di Tanahair sendiri jadi kuli di kebun orang Malaysia.TRAGIS DAN IRONIS.

37. Sejak 1998 sd 2009 lebih kurang 474 UU telah disahkan. Yang paling menyedihkan adalah UU bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Ciri umum UU tsb adalah ; 1. Hilangnya campurtangan negara dalam perekonomian dan diserahkan pada mekanisme pasar. 2. Penyerahan kekuasaan pada modal besar/asing dalam rangka ekspansi dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia.3.Perlakuan diskriminatif terhadap mayoritas usaha rakyat(Sumber : IGJ<April 2010). Tidak heran karena biaya amandemen UUD 45 dan pembuatan UU dibiayai UNDP, NDI,BANK DUNIA,ADB,USAID total $ US 740 juta ( Sumber : PETISI 28). Makin melapangkan jalan nekolim menguasai ekonomi Indonesia.

38. Menko Perekonomian menargetkan investasi mencapai 3.100 triliun sampai 2014(Sumber :SIB 25/6/2010). Padahal dalam 15 tahun terakhir investasi asing tidak mencapai 1.000 triliun atau cuma sekitar USD 76.469 M(Sumber : SD-IGJ). Dengan investasi dibawah 1.000 triliun saja pihak asing sdh menguasai lk 75% sumber kekayaan alam,sumber keuangan/perbankan dan aktifitas perdagangan di Indonesia. Bila target tsb terwujud ditambah UU yang pro asing/kapitalis serta sikap “kurang nasionalis” para politisi/penguasa, maka bukankah sama dengan kita menyerahkan bangsa dan rakyat (kedaulatan kita) bulat2 ke kaum imperialis?

39. Hutang perkepala rakyat Indonesia meningkat selama pemerintahan SBY , dari 5,8 juta (2004) menjadi 7,7 juta(2009). Jumlah hutang meningkat 31% dalam 5 tahun terakhir. PENINGKATAN TERBESAR SEPANJANG SEJARAH(Sumber : Tim Indonesia Bangkit). Cicilan pokok plus bunga yang dibayar dalam 6 tahun terakhir adalah 877,633 triliun(Sumber : SD-IGJ,Agsts 2010).Lebih besar dari APBN 2007.Melebihi seluruh pendapatan dari pajak setahun. Membangun atau menggali lubang…?

40. Indonesia akan benar2 jadi NEGARA GAGAL?Mnurut Rotberg(2002) gejala negara gagal 1.Keamanan rakyat tak bisa dijaga 2.Konflik agama/etnis tak usai 3.Korupsi merajalela 4.Legitimasi negara menipis 5.Pusat tak berdaya hadapi masalah dalam negeri 6.Rawan terhadap tekanan luar negeri 7.dll. Dalam bukunya COLLAPSE(2005) PROF JARED DIAMOND(UCLA), Indonesia diramalkan akan jadi NEGARA GAGAL,seperti SOMALIA,ETIOPIA,RWANDA dll. AYO BANGKIT BERSAMA.SELAMATKAN INDONESIA !JANGAN SIBUK SELAMATKAN DIRI MASING2 DONG !

41. Thn 1984 ekspor Indonesia US$ 4 MILYAR, CHINA hanya US$ 3 milyar. Dua puluh tahun kemudian Indonesia US$ 70 MILYAR, CHINA US$ 700 milyar. Dalam bidang pembangunan jalan tol Indonesia memulai lbh awal 10 tahun dari Malaysia dan 12 tahun dari China. Sekarang panjang tol Malaysia lk 6.000 km dan China lk 90.000 km. Sementara Indonesia cuma 630 km (Sumber :JEFFREY SACH).Skedar indikator betapa tertinggalnya kita.

42. Dari 1,3 milyar penduduk China ada 70 juta anggota Partai Komunis yang didoktrin utk berbuat terbaik utk rakyat/negaranya. Mereka adalah tim yang 24 jam nonstop memikirkan kemana negaranya akan dibawa.(Sumber : Mayjen Purn. Sudrajat,mantan Dubes di China). Rahasia kemajuan China lainnya :sangat kuat menjaga persatuan dan stabilitas keamanan(ala Soeharto?), falsafah : “mewujudkan dunia benar2 surga”,menegakkan hukum konsisten(sdh lk 10.000 koruptor dieksekusi !)dll. Benar sabda Nabi Muhammad SAW; kejarlah ilmu sampai ke negeri China.

43. Dana pemilu,pilpres dan pemilukada tahun 2009 diperkirakan sekitar 50 triliun(Sumber : Dradjad Wibowo,MI.Com 14/3/09). Lk 5% APBN. Demokrasi mahal. Yang terjadi adalah “demokrasi criminal/ crime democracy” (istilah Rizal Ramli). KRIMINAL PROSESNYA (sbagian beli suara, manipulasi,skandal Century,IT dan DPT,kolusi dan nepotisme nomor urut caleg dll). KRIMINAL OUTPUTNYA (“sekongkol” atur anggaran, contoh anggaran perjalanan 19,5 triliun, tidak serius tuntaskan skandal Century, kasus pemilihan Gub BI dll). Harus segera dibangun demokrasi yang bermartabat. Anggaran partai harus dari Negara supaya akuntabel dan tidak dibajak oleh kapitalis/corporatokrasi, lahir politisi yang akuntabel, bermutu, berintegritas. UU Pemilu/Parpol/Parlemen(MD3) harus dirubah dan spiritnya membuka ruang bagi tumbuhnya demokrasi yang sehat. Outpun lain dari demokrasi kriminal adalah KADER BANGSA TERBAIK (jujur, trackrecord bagus, cerdas, berintegritas) TERELIMINASI/ TERGUSUR dari proses recruitment politik dan birokrasi, sehingga tidak dapat tampil jadi PEMIMPIN BANGSA (hanya karena tak cukup uang/ sponsor/ tak punya power cantolan atau memang mereka menolak bermain uang/ memakai sponsor/cantolan). Yang EKSIS adalah sebagian mereka yang mau bermain dalam system demokrasi kriminal(dan karena itu tak heran bila lembaga politik bahkan birokrasi banyak dihuni “ bukan kader bangsa terbaik” dan karena itu tak punya visi serta komitmen membangun bangsa dengan sungguh2 dan benar). Sistem demokrasi yang benar dan sehat SEMESTINYA melahirkan KADER BANGSA TERBAIK PADA POSISI TERBAIK dan itu menjadi prasyarat menuju kejayaan sebuah bangsa.

44. Luas rata rata lahan petani Karawang 0,33 ha dengan nilai pendapatan rata rata perbulan lebih kurang Rp 700 ribu (Rp 23 ribu perhari). Angka “hidup layak minimal” di Karawang Rp 1,2 jt/bulan ,sementara upah minimum 2010 adalah Rp 1,1 juta/bln( Kompas 25/9/10). Petani Karawang adalah PAHLAWAN yang menyuplai beras utk warga.dan elit2 Jakarta.tapi siapa yang peduli dengan mereka? BENARKAH mereka tersentuh pembangunan? Bagaimana mereka menyekolahkan anak?berobat kalau sakit? Sawah tergenang banjir? Semoga saat kita menyuap NASI kita ingat dan doakan Petani Karawang dan semua Petani Indonesia .

45. Ada lebih kurang 30 juta rakyat Indonesia tidak punya rumah (Sumber;Prof.DR.D.Rachbini). Lebih besar dari seluruh penduduk Malaysia. Di zaman Orba ada rumus pembangunan rumah 1,3,6 (tiap bangun 1 rumah mewah ada kewajiban bangun 3 rumah menengah dan 6 rumah sederhana). Kekuatan lobby kapitalis membuat rumus tsb redup. Yang muncul adalah wanita2 cantik di layar kaca berceloteh tentang rumah idaman. Jutaan rakyat kecil di gang gang kumuh menonton kemolekan “agen kapitalis” tsb sembari merenung tentang harga apartemen yang “cuma satu koma empat milyar”. Para purnawirawan risau dengan nasib rumah yang dihuninya. Benarkah Negara menyejahterakan rakyatnya? Tanah dan bangunan untuk siapa?

46. “Kami telah terbiasa selama 30 thn trakhir ini memenuhi 95% kebutuhan kami dg swasembada. Kami hanya impor secuil. Sanksi internasional akan bawa berkah kemakmuran bagi kami. Negara2 Eropa akan rugi besar akibat sanksi thdp kami “(Pres Iran Ahmadinejad,21 Sep 2010 di New York.)” Tugas kami adalah utk memainkan peran penting dalam membebaskan dunia dari imperialisme, kapitalisme dan hegemoni neoliberal yang saat ini mengancam keberlangsungan hidup umat manusia” ( Kol.Purn. Hugo Chavez,Pres.Venezuela, 27 Juni 2010).”Roh Soekarno” sudah minggat? Tak betah di Tanahair beta? Bangsa yang telah terjebak hutang ribuan triliun tak mungkin bisa tegak kepalanya seperti Iran, Venezuela atau China.

47. Disatu sisi APBN dalam 5 tahun terakhir meningkat 100%. Sumbngan dari pajak 70%, khusus dari PPH dan PPN significant. Tapi subsidi terus menurun dari 23,69% tahun 2005 menjadi 14,29% tahun 2010(Sumber ; SD-IGJ). Padahal kenaikan APBN seharusnya makin memperkuat BASIS KEBIJAKAN EKONOMI KERAKYATAN/ NASIONAL. bukan malah memberi stimulus fiskal(73 triliun tahun 2009 dan 60 triliun tahun 2010) kepada sektor swasta/asing. Pencabutan subsidi listrik/kenaikan TDL (yang sangat memberatkan rakyat!) misalnya bukankah salah satunya karena ingin mengakomodir kepentingan perusahaan2 asing yang ingin investasi disektor kelistrikan? APBN mengabdi untuk siapa?

48. Meskipun China dan India impor minyak masing masing 60% dan 80% dari kebutuhan dalam negerinya tapi tetap mensubsidi rakyatnya. INDONESIA yang punya cadangan 80 miliar barel (seharusnya bisa memproduksi 1,5 jt barel/hari daripada sekarang yang cuma 960 ribu) dan jauh lebih besar potensi minyaknya dari kedua negara tsb (Sumber : DR.KURTUBI), malah sibuk dengan rencana mengurangi subsidi utk rakyatnya. Padahal Indonesia masih punya cadangan gas yang luar biasa yang bisa mengganti peran minyak di industri. Mengapa subsidi utk rakyat yang terus diutak atik? Bukankah masih BANYAK PILIHAN KEBIJAKAN utk membela rakyat dan MEMPERKUAT BASIS EKONOMI KERAKYATAN melalui KEBIJAKAN MIGAS tanpa harus mengurangi subsidi? Minyak dan gas salah kelola? Dipersembahkan buat siapa?

49. Struktur sektor perbankan secara umum tlah dikuasai asing. Bank yg dominan saham asing ; DANAMON (68,83%), BUANA(61%), UOBI(100%), NISP(72%), OCBC(100%), CIMB NIAGA(60, 38%) BII(55,85%), BTPN(71,6%). Meskipun msh minoritas tapi BANK PANIN dan PERMATA masing2 sdh dikuasai asing dengan 35% dan 44,5%. Tahun 2011 akan dijual/privatisasi 10 BUMN, termasuk MANDIRI dan BNI .Selama 5 thn (2004- 2009) kredit bank asing Cuma ngucur 19,34% dan sekarang cendrung turun.dibawah bank pemerintah/swasta nasional(Sumber : AE. YUSTIKA, INDEF). Kerja bank memang NYEDOT UANG, tapi sedotan bank asing lari kemana ya?

50. Kekayaan Indonesia 10 tahun terakhir ini meningkat 5 kali lipat menjadi Rp16.200 triliun, tertinggi peningkatannya di ASIA PACIFIC. Dari 232 juta penduduk Indonesia, 60ribu orang punya kekayaan diatas 1 juta USD( lk rp 9 M), 20%(46.400.000 orang)kekayaannya antara 10ribu USD sd 100 ribu USD(Rp 90jt sd Rp 900 jt). Delapan puluh(80%) atau 185.600.000 orang kekayaannya dibawah USD 10 ribu atau Rp 90 jt(Sumber: Riset Global Wealth Report). Kekayaan meningkat tapi hutan gundul, perut bumi dikuras habis. Yang maha kaya segelintir manusia. Yang miskin makin melarat. Yang maha kaya simpan duitnya dimana ya ?
=====
Tulisan : FUAD BAWAZIER(FB), RIZAL RAMLI(RR)
Silahkan dicerna sendiri, fakta yang ada.
Apa yang Indonesia butuhkan adalah solusi tuntas dan total untuk semua lini...

"SERIKAT BURUH/ SERIKAT PEKERJA"

Serikat buruh merupakan bentuk organisasi klas buruh pertama dansaat ini merupakan organisasi terbesar tempat berhimpunnya klas buruh secara luas dibandingkan bentuk organisasi buruh lainnya. Sehingga tidak dapat terelakkan bahwa perjuangan politik klas harus juga dimulai dan dibangun dari sini. Melalui serikat buruh inilah, massa klas buruh dihimpun guna melakukan melancarkan perjuangan ekonomi sehari-hari (kenaikan upah, penghapusan outsourcing dan sistem kerja kontrak dan sebagainya) atau perjuangan untuk isu-isu tertentu.
Perjuangan ekonomi  sebagai bentuk awal perjuangan klas buruh merupakan latihan perjuangan dari seluruh massa klas buruh. Kemenangan-kemenangan kecil (dipenuhinya tuntutan) dan juga kekalahan-kekalahan yang akan terjadi terus menerus, akan menjadi pelajaran penting dan proses pertumbuhan kesadaran politik klas buruh. Kemenangan utama dari perjuangan klas buruh terletak pada semakin bersatunya massa klas buruh sebagai sebuah klas dan meningkatnya kesadaran perjuangan klas buruh dari perjuangan ekonomi menjadi perjuangan politik klas buruh.
Perjuangan ekonomi yang dilakukan kaum buruh dan dilancarkan oleh gerakan serikat buruh tidak akan serta merta dapat memunculkan “kesadaran politik klas” yaitu kesadaran perjuangan untuk merebut kekuasaan politik dari tangan klas berkuasa dan menghapuskan sistem ekonomi yang menindas yaitu kapitalisme sebagai akar dari penindasan yang dialami klas buruh dan klas terhisap lainnya. Walaupun demikian, perjuangan ekonomi yang dilakukan gerakan serikat buruh pun sebenarnya juga bersentuhan dengan “politik”. Misalnya dalam aksi menuntut upah layak, penghapusan sistem kontrak dan outsoursing, jaminan sosial, pendidikan dan kesehatan gratis dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan diatas,dalam aksi perjuangan semacam ini, klas buruh melihat bagaimana pemerintah, parlemen (DPR/DPRD), dan partai politik yang ada terlihat berpihak kepada klas pemilik modal/pengusaha dibandingkan kepentingan klas buruh. Oleh karenanya, sebenarnya dalam perjuangan buruh yang luas (bukan perjuangan di tingkat perusahaan) yang dilakukan oleh gerakan serikat buruh, juga menghasilkan “BENIH-BENIH” kesadaran politik dan BENIH-BENIH kesadaran perlawanan terhadap sistem ekonomi kapitalsime. Tetapi BENIH tetaplah BENIH yang perlu dirawat, dijaga dan ditumbuhkan menjadi buah. Mengembangkan “Benih-Benih Kesadaran Politik” ini tidak bisa hanya dilakukan oleh gerakan serikat buruh sendiri, melainkan butuh sebuah partai politik klas. Sederhananya, serikat buruh adalah sekolah awal bagi perjuangan massa klas buruh untuk bisa mengerti mengapa perjuangan politik dan membangun sebuah partai politik klas harus dilakukan.
Perjuangan untuk merebut kekuasaan negara dan menghapuskan penindasan sistem ekonomi, merupakan sebuah perjuangan yang tidak lagi sekedar menuntut atau sekedar meminta belas kasih penguasa dan pengusaha melainkan mengambil hak kekuasaan rakyat (klas buruh dan klas tertindas lainnya) dari tangan klas bermilik saat ini (kelas pemodal/pengusaha). Perjuangan yang memiliki cita-cita demikian, disebut sebagai sebuah perjuangan politik.
Untuk membangun sebuah perjuangan politik, dengan cita-cita mengangkat klas buruh dan klas tertindas lainnya menjadi penguasa (secara politik dan ekonomi berikutnya – menguasai negara – menjadi pemerintah), tidak cukup hanya menggunakan organisasi serikat buruh. Dibutuhkan bentuk organisasi lain diluar serikat buruh yaitu yang biasa dikenal sebagai partai politik klas. Perjuangan politik adalah bentuk perjuangan tertinggi dari perjuangan klas.

BY ADMN

"Perjuangan Klas, Bentuk Perjuangan dan Organisasinya"

Bagi kita yang sudah pernah dan terbiasa berjuang menuntut kesejahteraan di sebuah perusahaan, atau di berbagai aksi kawasan atau aksi mogok nasional sudah biasa pula bagi kita melihat keberpihakan negara (pemerintah, aparat, pengadilan, dll) terhadap klas pengusaha/pemilik modal, sebagaimana penjelasan diatas. Tetapi pernyataan ini bukanlah berarti bahwa mayoritas klas buruh sudah memahami bahwa perjuangan klas buruh juga harus melakukan perjuangan untuk merebut kekuasaan negara yang dikuasai oleh klas pemilik modal.
Gerakan kaum buruh  yang dipimpin oleh serikat buruh, biasanya hanya menekankan tentang perjuangan ekonomi, yaitu perjuangan yang hanya menuntut sebagian isu atau sebagian tuntutan klas buruh. Mayoritas klas buruh pun masih belum paham bahwa akar dari penindasan yang dialaminya saat ini akarnya bersumber dari sistem ekonomi kapitalisme yang dijalankan. Untuk memahami ini, kita harus memahami soal-soal ekonomi politik, dan sejarah perjuangan klas.
Bahwa dalam setiap masyarakat ber-klas, seperti halnya dalam masyarakat kapitalisme, pertentangan klas adalah sesuatu yang tak dapat dihindari. Sejak kapitalisme lahir (lebih dari 300 tahun lalu) pertentangan antara buruh dan pengusaha telah dimulai. Dari perlawanan sendiri-sendiri, hingga akhirnya membangun perlawanan bersama dalam sebuah organisasi sekerja yang dikenal dengan nama serikat buruh. Biasanya penindasan di tempat kerja dan “perjuangan ekonomi” di tempat kerja (perbaikan upah,kondisi kerja, dll) yang dilakukan oleh buruh di masing-masing perusahaan menjadi motor penggerak lahirnya sebuah serikat buruh di masing-masing perusahaaan. Kesadaran bahwa semakin bersatu buruh akan menjadi lebih kuat, dan adanya kesadaran sebagai sesama klas buruh,  mendorong terbangunnya persatuan-persatuan sesama buruh. Ini mendorong terbentuknya penyatuan serikat-serikat buruh sektoral (sering dikenal dengan federasi), atau persatuan serikat buruh lokal/teritorial, atau gabugannya menjadi konfederasi serikat buruh. Bahkan persatuannya terjadi hingga antar negara (federasi/konfederasi  internasional).
Sementara klas-klas tertindas lainnya: kaum tani, pedagang kecil, nelayan dan rakyat miskin lainnya, juga menghadapi penindasan yang sama seperti yang dialami klas buruh. Seperti halnya klas buruh, klas-klas ini pun berjuang hanya memperjuangkan kepentingan kaumnya. Misalnya kaum tani berjuang untuk merebut tanah yang dirampas negara (misalnya perhutani) atau oleh pemilik-pemilik modal (pengusaha tambang, hutan, perkebunan dsb), nelayan yang menuntut subsidi BBM, pedagang kecil yang menolak penggusuran atau perjuangan rakyat miskin lain dalam aksi-aksi menuntut hak-hak ekonomi sesuai dengan masing-masing kepentingan ekonomi kelompoknya. Masing-masing kelompok klas tertindas ini membangun organisasi perjuangannya masing-masing: serikat tani, nelayan, pedagang kaki lima, rakyat korban penggusuran dan lainnya.
Perjuangan ekonomi, perjuangan menuntut kesejahteraan sejatinya tidaklah akan pernah tercapai selama akar dari penindasan itu sendiri yaitu sistem ekonomi kapitalisme tidak dihapuskan. Sederhananya, kita dapat saksikan bagaimana perjuangan menuntut upah minimum yang layak setiap tahunnya terus terjadi. Karena kenaikan upah sebesar apapun akan diiringi dengan kenaikan harga dan munculnya kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya, sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Kenaikan upah menjadi tidak ada artinya dibandingkan dengan kenaikan harga dan kebutuhan sosial lainnya. Demikianlah sistem kapitalisme berjalan, ia akan menyesuaikan diri atas kenaikan upah yang terjadi pada buruh. Kesejahteraan dan keadilan bagi buruh dan rakyat banyak tidak akan dapat tercipta dalam sistem ekonomi kapitalisme.
Oleh karena itu, perjuangan ekonomi atau perjuangan menuntut kesejahteraan yang telah dilakukan oleh gerakan serikat buruh haruslah dikembangkan dan menjadi sebuah perjuangan politik. Yaitu perjuangan untuk melancarkan perebutan kekuasaan politik: pemerintahan, parlemen, dan akhirnya perebutan siapa yang menguasai negara. Menggantikan penguasa negara yang sebelumnya dikuasai oleh klas pemilik modal, dengan DIRINYA SENDIRI (klas buruh dan rakyat mayoritas lainnya). Dititik inilah sebenarnya kaum buruh (dan rakyat pekerja lainnya) mulai membuat perhitungan sejati dengan klas penindasnya selama ini.
Dengan dikuasainya negara oleh buruh dan rakyat pekerja, maka berbagai kebijakan yang dihasilkan akan berkebalikan dengan situasi saat ini. Sederhananya saja, ketika negara dikuasai oleh buruh maka upah buruh akan dinaikkan, tidak boleh ada PHK, jam kerja dikurangi tanpa pengurangan upah sehingga semua orang mendapatkan pekerjaan, sistem kerja kontrak dan outsourcing akan dihapuskan, seluruh kebutuhan-kebutuhan sosial (pendidikan sampai perguruan tinggi, pensiun, kesehatan: baik pencegahan maupun pengobatan, perumahan, perawatan anak, taman bacaan, internet dan sebagainya) yang semula menjadi barang dagangan (harus dibeli) dirubah menjadi hak yang harus dapat dinikmati oleh semua orang tanpa mengeluarkan uang sepeserpun. Seluruh sumber-sumber kekayaan alam (migas, tambang, hasil hutan dan laut) dan sektor vital untuk rakyat banyak akan menjadi milik negara rakyat pekerja. Pengusaha yang menolak dan melakukan perlawanan seperti lock-out misalnya, bukan saja berhadapan dengan negara melainkan akan berhadapan dengan rakyat. Kaum buruh pastinya, akan siap menjalankan perusahaan-perusahaan yang tidak mau dijalankan pemilik modal. Akhirnya sistem ekonomi pun secara bertahap diubah menjadi sistem ekonomi yang lebih berkeadilan sosial, berpihak ke rakyat banyak dan bukan ke segelintir orang. Sistem ini sering disebut dengan sistem sosialisme, (yang sebenarnya jika membaca sejarah perjuangan kemerdekaan dankonstitusi UUD 45 kita, sistem inilah yang menjadi cita-cita kemerdekaan: mensejahterahkan kehidupan rakyat, dan membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat). Semua hal yang digambarkan diatas sebenarnya sering digaungkan dengan slogan/yel-yel; “BURUH BERKUASA, RAKYAT SEJAHTERA